ACEH UTARA (Waspada): Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI), H Ruslan M Daud (HRD), Sabtu (28/1) siang kepada Waspada mengaku kecewa dengan kinerja PT RJ. Pasalnya, selama 18 bulan melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Bendung DI Krueng Pase di Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, progressnya baru mencapai 35 persen.
Informasi yang diterima pihaknya, sebut HRD (begitu dia biasa disapa), kondisi ini terjadi disebabkan rekanan tidak memiliki cukup modal. Kemampuan keuangan PT RJ sangat terbatas sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan optimal.
“Mereka hanya berharap pada pencairan dari uang proyek. Karenanya tidak mengherankan jika mereka tidak mampu mengejar ketertinggalan progress” sebut anggota Komisi V DPR-RI asal Aceh di lokasi DI Krueng Pase di Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, Sabtu (28/1) siang.
Karena kecewa dengan kinerja PT RJ, H Ruslan M Daud, SE.,M.A.P, Sabtu (28/1) siang kembali mengajak pejabat dari Kementerian PUPR untuk melihat langsung progress yang telah berhasil dicapai oleh pihak rekanan setelah 18 bulan melaksanakan pekerjaannya di objek proyek tersebut.
“Kami benar-benar kecewa dengan kontraktornya. Pekerjaan mereka sangat lambat. Seharusnya pekerjaan ini telah selesai dikerjakan dan petani sudah bisa turun ke sawah untuk bercocok tanam lagi. Gara-gara lambannya pekerjaan pihak rekanan, telah menyebabkan 4 kali petani gagal turun ke sawah,” sebut HRD kecewa di hadapan pejabat PUPR dan tokoh masyarakat yang ikut dalam rombongan tersebut.
Pada kesempatan itu kepada awak media, Kapoksi V Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan, kontraktor pemenang tender proyek rehab Bendung DI Krueng Pase tidak profesional, sehingga pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan.
“Alhamdulillah, hari ini kita bersama Kementerian PUPR melakukan peninjauan kembali ke Bendung Krueng Pase dalam rangka melihat progress sekaligus mendorong untuk percepatan pelaksanaan. Dari apa yang kita lihat hari ini, jelas sangat mengecewakan kondisi pekerjaannya,” ujar HRD lagi.
Evaluasi P2JK
Terkait dengan hal tersebut, Politisi PKB ini menyampaikan bahwa dibutuhkan evaluasi menyeluruh terkait dengan sistem pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR.
“Kontraktor yang semacam ini, saya yakin tidak hanya terdapat di Bendung Krueng Pase. Tapi juga di sejumlah proyek-proyek lainnya di bawah Kementerian PUPR. Artinya ada persoalan serius dengan sistem pelelangan yang dipusatkan melalui pintu BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi). Karena itu, kita mendesak untuk dilakukan evaluasi sistem dan personel yang ada di BP2JK” tegas HRD.
Pembangunan Bendung Krueng Pase menjadi salah satu titik fokus pengawalan HRD mengingat ada ratusan ribu petani yang menggantungkan nasibnya pada air irigasi tersebut. “Ketika mereka tidak bisa turun ke sawah, masyarakat bukan hanya tidak punya beras tapi juga tidak punya penghasilan karena umumnya masyarakat kita bergantung pada sektor pertanian,” jelas lebih jauh.
Putra terbaik Aceh kelahiran Kota Juang ini menilai, aspek kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kriminal. Dalam kondisi ini, bisa berdampak terhadap meningkatnya aksi kriminal mengingat kebutuhan utama masyarakat tidak terpenuhi. Selain itu, juga berdampak terhadap pendidikan anak-anak petani yang selama ini dibiayai dari hasil olah sawah.
“Artinya Bendung Krueng Pase ini benar-benar memiliki efek domino dan berfungsi sebagai nadi penggerak ekonomi masyarakat di sana,” timpal mantan Bupati Bireuen periode 2012-2017 ini.
Pada kesempatan itu, HRD juga menyampaikan, bahwa ada perpanjangan waktu hingga pertengahan tahun 2023 yang diberikan kepada perusahaan pemenang. HRD juga mendapatkan informasi bahwa ada perubahan manajemen dari sisi perusahaan untuk mengejar ketertinggalan. “Semoga dengan perpanjangan waktu dan perubahan managemen, kita berharap pertengahan tahun ini sudah selesai dikerjakan dan petani kita akan segera turun ke sawah” harapnya.
Sebagai informasi tambahan, alokasi anggaran untuk rehab Bendung D.I. Krueng Pase senilai Rp56 Miliar. PT. RJ memenangkan paket tersebut dengan nilai Rp44 miliar. Saat ini, pencairan yang sudah dilakukan senilai Rp18 miliar dengan progress fisik sekitar 35 persen. (b07)
FOTO : Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI), H Ruslan M Daud (HRD), Sabtu (28/1) siang di lokasi objek proyek Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase di Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, memberikan keterangan pers terkait kekecewaan pihaknya terhadap lambannya kinerja PT RJM dalam melaksanakan pekerjaannya. Waspada/Maimun Asnawi
