BANDA ACEH (Waspada): Ketua Komisi VI DPRA, Nazaruddin, S.I.Kom (Tgk Agam), mendesak DPRA membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan pengalihan empat pulau Aceh (Lipan, Panjang, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek) ke Sumatera Utara. Tgk Agam menilai hal ini sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan Aceh yang sarat kepentingan kapitalis.
Ia menduga kuat adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang difasilitasi oknum di Kemendagri untuk memuluskan kepentingan kelompok tertentu yang mengincar potensi sumber daya alam di pulau-pulau tersebut. Dugaan ini didasarkan pada arsip kontroversial tahun 1992 yang ditandatangani Gubernur Aceh, Gubernur Sumut, dan Mendagri, yang bertentangan dengan fakta sejarah dan hukum, bahkan mengabaikan arsip Belanda yang menegaskan kepemilikan Aceh atas keempat pulau tersebut.
“Kami menduga kuat ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang difasilitasi oknum di Kemendagri untuk memuluskan kepentingan kelompok tertentu yang mengincar potensi sumber daya alam di kawasan tersebut,” tegas Tgk Agam dalam pernyataan resminya di Banda Aceh, Minggu (15/6).
Tgk Agam menilai DPRA harus mengambil langkah nyata, bukan hanya diskusi. Jika Pansus menemukan unsur pidana, DPRA akan melapor ke Presiden untuk penegakan hukum. Kasus ini, menurutnya, bukan hanya soal kehilangan wilayah, tetapi juga penghancuran marwah Aceh dan berpotensi mengganggu stabilitas politik serta melanggar MoU Helsinki 2005. Ia juga mengusulkan pembentukan Satgas Penjaga Wilayah.
Tgk Agam meminta DPRA mengevaluasi batas wilayah Aceh berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1956 dan memastikan tidak ada wilayah Aceh yang digeser atas nama administrasi. “Ini soal harga diri Aceh. Siapa pun yang terlibat dalam pengkhianatan ini harus diungkap. Rakyat Aceh berhak tahu siapa pengkhianatnya!” tegas Tgk Agam. (b03)
