REDELONG (Waspada.id): Aktivis dan pegiat lingkungan Bener Meriah, Sadra Munawar, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah untuk lebih responsif dalam mengawasi pelaksanaan program rekonstruksi pasca bencana yang tengah disusun oleh eksekutif daerah. Ia juga menuding lembaga wakil rakyat tersebut telah melakukan pembiaran terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam proses penanganan bencana.
Pernyataan tersebut disampaikannya melalui pers rilis yang diterima awak media pada Kamis (26/2/2026).
“Janganlah diam begitu. Program eksekutif harus terus diawasi agar cek and balance dalam pelaksanaan pemerintahan tetap ada,” ujar Sadra.
Ia menambahkan, DPRK dalam kapasitasnya sebagai badan legislatif harus segera menindaklanjuti sejumlah permasalahan yang muncul selama dan pasca bencana. Beberapa hal yang dianggap luput dari perhatian dewan antara lain penyusunan dokumen R3P, validasi dan verifikasi data korban, pembangunan hunian sementara (huntara), hingga penyaluran bantuan daging meugang.
Selain itu, Sadra juga mengajak DPRK untuk segera membentuk tim panitia khusus (pansus) guna mengawasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk penanganan bencana tahun lalu.
“Sampai saat ini publik tidak tahu berapa jumlah total APBD yang digunakan sebagai BTT untuk penangan bencana. Saya yakin, dewan juga tidak tahu. Terhadap hal ini kami dorong pembentukan pansus,” pungkasnya.(id.86)
