SUBULUSSALAM (Waspada): DPRK minta Pemko Subulussalam menyelesaikan setiap permasalahan masyarakat secara bijak dan tuntas. Bukan seolah-olah saling lempar bola, main-main atau tidak serius karena efek tidak baiknya kembali menimpa masyarakat.
Wakil Ketua Komisi A DPRK Subulussalam, Bahagia Maha (foto) mengaskan itu kepada Waspada, Jumat (17/2) menyusul kisruh penyelesaian plasma PT Laot Bangko di kantor wali kota, Kamis (16/2) diduga akibat pernyataan kontroversi ‘instruksi’ Plt. Asisten I Setdako, H. Sairun, S.Ag, M.Si kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Subulussalam soal titik koordinat plasma.
“Idealnya dibicarakan tim penyelesaian masalah tentang HGU, di dalamnya ada instansi vertikal dan DPRK”, akunya, sebut persoalan plasma PT Laot Bangko sudah larut hingga hampir empat tahun tanpa penyelesaian signifikan. Dibentuk tim, yang terjadi justru masyarakat terpecah.
Dikatakan, dibuka forum diskusi seharusnya mencari solusi, bukan sensasi. Pernyataan H. Sairun di media seperti tidak beretika, bukan penyelesaian tetapi justru mengundang masalah.
Kondisi ini terjadi akibat menyelesaikan persoalan setengah hati. Sengketa warga dengan HGU tak berkesimpulan, salah satu contoh. “Harusnya dikoordinasikan dengan stakeholder lain, termasuk Sekda atau wali kota selaku pucuk pimpinan.
Menuntaskan sengketa disebut jangan asal bunyi, pastikan fokus, serius serta melibatkan pihak terkait, tak kecuali para akademisi dan pakar.
14 Tahun Pemko Subulussalam, ulasnya, mestinya unsur pimpinan sudah mahir. Pejabat yang tidak mengerti diminta mundur atau wali kota mengevaluasi dan ambil tindakan bijak. Cita-cita melahirkan Pemko agar masyarakat terayomi, selesaikan masalah secara bijak dan tuntas, bukan terkesan dipersulit.
“Ketika masyarakat meminta Pemekaran Pemko Subulussalam, Bupati Aceh Singkil dan DPRK merespon cepat, terwujud. Kok sekarang masyarakat susah, terombang ambing dan ‘larut’ dalam masalah”, sesal Ketua Fraksi Geranat DPRK ini.
Dia melihat, setiap ada masalah di Pemko ini selalu menunggu yang tak jelas. Rapat tanpa hasil. Karenanya, disarankan agar ketika wali kota dan jajaran berkunjung ke kampong-kampong jangan seremonial saja, tetapi gali informasi, apa yang perlu ditangani segera.
Sebagai pelayan masyarakat, lanjutnya, harus mampu membuat suasana nyaman. Eksekutif dan DPRK duduk bersama, bahas/selesaikan masalah, kritik DPRK jangan sebut nyinyir.
Ke depan kata Bahagia, masalah Pemko dibahas bersama untuk solusi, bagaimana plafon anggaran bisa meningkat, PAD naik dan sebagainya sehingga masyarakat bisa sejahtera, terlebih jika mampu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.
“Sebagai wakil rakyat, saya minta Pemko Subulussalam serius tangani sengketa dan plasma masyarakat dengan HGU hingga tuntas, jika pemerintah tidak dihargai kita rekomendasikan ke Kementerian terkait dan Gubernur Aceh untuk mencabut izin mereka”, pesan Bahagia. (b17)
