ACEH TAMIANG (Waspada.id): Kondisi ekonomi masyarakat Aceh Tamiang pascabencana banjir masih megap-megap. Ironisnya, respons pemerintah dinilai masih berkutat pada janji manis dan birokrasi yang tidak kunjung kapan tuntasnya.
Kritikan keras ini dilontarkan Saiful Alam, SE, salah seorang warga Aceh Tamiang yang kenyang pengalaman dan pernah menjabat sebagai Datok Penghulu, mantan Ketua Panwaslu, sekaligus pegiat olahraga, Rabu (25/2).
Menurutnya, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, termasuk DPRK Aceh Tamiang, telah kehilangan taji dalam menjalankan fungsinya.
Saiful Alam menegaskan, pemulihan ekonomi tidak akan terjadi jika bantuan rehabilitasi rumah hanya menjadi tumpukan berkas administrasi. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang untuk berani menekan kementerian terkait agar mengubah aturan penyaluran bantuan menjadi tunai.
“Masyarakat butuh likuiditas untuk padat karya mandiri, tanpa uang tunai, ekonomi rakyat tetap lumpuh, jangan buat sistem yang terlalu rumit sampai rakyat lelah menunggu,” ucap Saiful.
Terkait kekhawatiran penyimpangan, Ia menawarkan solusi modern, audit melalui foto digital, jika masih ada yang menipu, menurutnya itu urusan moral individu dengan Tuhan, namun birokrasi jangan dijadikan alasan untuk menghambat hak rakyat yang sedang menderita.
Nada bicara Saiful meninggi ketika menyinggung pejabat pusat yang kerap datang ke Aceh pascabencana. Ia mengkritik fenomena pejabat selfie yang hanya datang untuk mencari popularitas tanpa membawa hasil nyata.
“Jangan hanya datang, menebar janji, foto-foto, lalu pulang ke Jakarta tanpa ada perubahan di lapangan. Rakyat Aceh Tamiang butuh infrastruktur strategis seperti jembatan dan jalan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), bukan sekadar kunjungan seremonial,” tambahnya.
Di sektor kesehatan, Saiful menilai Pemkab Aceh Tamiang belum bergerak progresif. Ia menyarankan agar pemerintah daerah segera membangun jejaring dengan LSM Internasional untuk menangani potensi krisis kesehatan yang mengintai dalam beberapa bulan ke depan. Ketergantungan pada anggaran daerah yang terbatas dianggap bukan alasan untuk berdiam diri.
Sorotan tajam diarahkan kepada DPRK Aceh Tamiang. Lembaga legislatif ini dianggap ada, tapi terasa tiada dalam mengawasi dan mendorong eksekutif. Saiful menilai DPRK seolah kehilangan fungsi kontrolnya, membiarkan rakyat berjuang sendirian di tengah birokrasi yang berbelit-belit.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Akankah kritikan setajam silet ini direspon dengan kerja nyata, atau justru kembali dibalas dengan janji-janji baru saat banjir kembali datang, rakyat tidak butuh gaya,tapi rakyat butuh bukti.(id76)
