Empat Alasan Mendasar DPRK Tuntut Gunakan Hak Interpelasi

- Aceh
  • Bagikan
Empat Alasan Mendasar DPRK Tuntut Gunakan Hak Interpelasi Khairul Boangmanalu 190124 SUBULUSSALAM (Waspada): Setidaknya empat alasan anggota DPRK Subulussalam dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dedy B (foto) yang menuntut DPRK melakukan hak interpelasi kepada Wali Kota Subulussalam. Alasan itu disampaikan Dedy B dikonfirmasi Waspada, Jumat (19/1) yang membacakan pendapatnya itu pada lanjutan Sidang Paripurna DPRK Subulussalam, Kamis (18/1) dengan Pimpinan Sidang Wakil Ketua, Fajri Munthe. Empat alasan itu, pesan Dedy B melalui WA-nya, Pemerintahan Bintang - Salmaza (Bisa) telah gagal mencapai visi dan misi yang menjadi janji kampanye, dituangkan dalam RPJM Kota Subulussalam. Lalu, pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat dinilai buruk dan wali kota dinilai menyalahgunakan kekuasaan pada kasus Sengketa Pilkampong Makmur Jaya.  Alasan keempat, nyaris gerakan unjuk rasa dan demo yang dilakukan sejumlah komponen masyarakat terus berkelanjutan, atau tidak pernah berhenti akibat kebijakan dan ketidakmampuan Pemerintahan Bisa dalam tata kelola keuangan daerah. Menurut Dedy B, empat anggota DPRK lainnya juga menyampaikan pendapat pada kesempatan serupa, yakni Bahagia Maha, Dolly S. Cibro, Salehati dan Hariansyah. "Tuntutan sama, alasan sedikit beda," pesan Dedy. Diketahui, hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Kronologis dilakukan hak interpelasi menyusul desakan anggota DPRK, Dolly S Cibro saat berlangsung Rapat Paripurna DPRK Subulussalam Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam (APBK) Tahun Anggaran 2024 yang sempat memanas di Gedung DPRK Subulussalam, Rabu (17/1). (b17)
Empat Alasan Mendasar DPRK Tuntut Gunakan Hak Interpelasi Khairul Boangmanalu 190124 SUBULUSSALAM (Waspada): Setidaknya empat alasan anggota DPRK Subulussalam dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dedy B (foto) yang menuntut DPRK melakukan hak interpelasi kepada Wali Kota Subulussalam. Alasan itu disampaikan Dedy B dikonfirmasi Waspada, Jumat (19/1) yang membacakan pendapatnya itu pada lanjutan Sidang Paripurna DPRK Subulussalam, Kamis (18/1) dengan Pimpinan Sidang Wakil Ketua, Fajri Munthe. Empat alasan itu, pesan Dedy B melalui WA-nya, Pemerintahan Bintang - Salmaza (Bisa) telah gagal mencapai visi dan misi yang menjadi janji kampanye, dituangkan dalam RPJM Kota Subulussalam. Lalu, pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat dinilai buruk dan wali kota dinilai menyalahgunakan kekuasaan pada kasus Sengketa Pilkampong Makmur Jaya.  Alasan keempat, nyaris gerakan unjuk rasa dan demo yang dilakukan sejumlah komponen masyarakat terus berkelanjutan, atau tidak pernah berhenti akibat kebijakan dan ketidakmampuan Pemerintahan Bisa dalam tata kelola keuangan daerah. Menurut Dedy B, empat anggota DPRK lainnya juga menyampaikan pendapat pada kesempatan serupa, yakni Bahagia Maha, Dolly S. Cibro, Salehati dan Hariansyah. "Tuntutan sama, alasan sedikit beda," pesan Dedy. Diketahui, hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Kronologis dilakukan hak interpelasi menyusul desakan anggota DPRK, Dolly S Cibro saat berlangsung Rapat Paripurna DPRK Subulussalam Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam (APBK) Tahun Anggaran 2024 yang sempat memanas di Gedung DPRK Subulussalam, Rabu (17/1). (b17)

SUBULUSSALAM (Waspada): Setidaknya empat alasan anggota DPRK Subulussalam dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dedy B (foto) yang menuntut DPRK melakukan hak interpelasi kepada Wali Kota Subulussalam.

Alasan itu disampaikan Dedy B dikonfirmasi Waspada, Jumat (19/1) yang membacakan pendapatnya itu pada lanjutan Sidang Paripurna DPRK Subulussalam, Kamis (18/1) dengan Pimpinan Sidang Wakil Ketua, Fajri Munthe.

Empat alasan itu, pesan Dedy B melalui WA-nya, Pemerintahan Bintang – Salmaza (Bisa) telah gagal mencapai visi dan misi yang menjadi janji kampanye, dituangkan dalam RPJM Kota Subulussalam.

Lalu, pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat dinilai buruk dan wali kota dinilai menyalahgunakan kekuasaan pada kasus Sengketa Pilkampong Makmur Jaya. 

Alasan keempat, nyaris gerakan unjuk rasa dan demo yang dilakukan sejumlah komponen masyarakat terus berkelanjutan, atau tidak pernah berhenti akibat kebijakan dan ketidakmampuan Pemerintahan Bisa dalam tata kelola keuangan daerah.

Menurut Dedy B, empat anggota DPRK lainnya juga menyampaikan pendapat pada kesempatan serupa, yakni Bahagia Maha, Dolly S. Cibro, Salehati dan Hariansyah. “Tuntutan sama, alasan sedikit beda,” pesan Dedy.

Diketahui, hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Kronologis dilakukan hak interpelasi menyusul desakan anggota DPRK, Dolly S Cibro saat berlangsung Rapat Paripurna DPRK Subulussalam Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam (APBK) Tahun Anggaran 2024 yang sempat memanas di Gedung DPRK Subulussalam, Rabu (17/1). (b17)

  • Bagikan