BANDA ACEH (Waspada): Enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Qanun (Raqan) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dalam sidang paripurna Jumat (17/7).
Sidang dihadiri Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST, Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab S.Pd, Wakil Ketua II Dr Musriadi Aswad S.Pd, M.Pd, dan Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah Mukhlis. Raqan ini merupakan penjabaran visi-misi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal-Afdhal Khalilullah.
Fraksi-fraksi menekankan pentingnya mengakomodir isu krusial bagi warga kota dalam Raqan RPJM tersebut. Fraksi PKS, melalui Tuanku Muhammad, meminta agar penganggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) realistis, sesuai prioritas, mempertimbangkan sumber daya, dan merata. “RPJM Kota Banda Aceh harus selaras dengan RPJMN, RPJM Provinsi Aceh, dan dokumen perencanaan lainnya,” tegas Tuanku.
Fraksi PAN, yang pandangannya disampaikan Zidan Al Hafidh, menyoroti promosi wisata Banda Aceh yang dinilai belum maksimal. “Tidak adanya event tahunan khas Banda Aceh menghambat peningkatan kunjungan wisatawan dan sektor ekonomi kota,” ujar Zidan. Ia juga menyoroti kurangnya keunikan kota, pengelolaan objek wisata yang buruk, dan peningkatan signifikan kasus HIV/AIDS. “Grand design dan road map apa yang telah dilakukan untuk pencegahan HIV/AIDS yang lebih intensif?” tanyanya.
Fraksi Demokrat, melalui Tgk Januar Hasan, mengusulkan integrasi konsisten hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Gampong dalam penyusunan RPJM. “Ini akan meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas perencanaan, serta memperkuat konektivitas pembangunan mikro dan makro,” jelasnya.
Fraksi NasDem, disampaikan T Iqbal Johan, menekankan kolaborasi nyata, bukan sekadar retorika, antara pemerintah dengan masyarakat sipil, perguruan tinggi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. “Sebagai partai yang mengusung semangat Restorasi dan Perubahan, Fraksi NasDem mendukung penuh pendekatan kolaboratif,” ujarnya.
Fraksi Gerindra, melalui Mehran Gara, berharap Raqan RPJM telah menginventarisir permasalahan di Banda Aceh, termasuk kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, sampah, air bersih, perparkiran, syariat Islam, pendidikan, kesehatan, pengelolaan aset, dan infrastruktur. “Qanun RPJM harus menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan OPD untuk mengatasi permasalahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” harap Mehran.
Terakhir, Fraksi Golkar-PKB-PPP, melalui Muhammad Iqbal, mengajukan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan energi baru terbarukan, integrasi transportasi, peningkatan ekonomi, pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar), pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, perumahan layak, sanitasi, air minum, dan pelestarian perikanan serta pengendalian banjir.(b02)
