TAPAKTUAN (Waspada.id) : Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Formaki) menyoroti serius dua persoalan besar yang kini melilit Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
Pertama, hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2024 yang hingga kini belum seluruhnya dilantik, meski telah menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah. Kedua, dugaan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan proyek pendidikan yang melibatkan orang lingkaran Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan.
“Kondisi ini jelas merupakan bentuk pemborosan anggaran publik dan melemahkan prinsip meritokrasi dalam birokrasi,” kata Ketua LSM Formaki, Ali Zamzami dalam keterangan tertulis kepada Waspada.id di Tapaktuan, Selasa (30/9).
Ali Zamzami mengatakan, seluruh tahapan seleksi JPT 2024 sudah dijalankan lengkap, mulai dari administrasi, asesmen oleh lembaga konsultan, penulisan makalah, hingga wawancara, dan menghasilkan tiga besar calon pejabat pada tujuh formasi jabatan.
Namun hingga September 2025, Bupati Aceh Selatan H. Mirwan hanya melantik tiga pejabat, sementara empat jabatan lainnya masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt).
“Seleksi JPT ini sudah menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah. Semua tahapan sudah dijalankan sesuai aturan, tapi hasilnya dibiarkan mangkrak, hanya sebagian yang dilantik. Ini jelas pemborosan uang rakyat dan pelecehan terhadap prinsip merit system,” tegas Alizamzam.
Selain itu, Formaki juga menanggapi polemik yang mencuat dalam pemberitaan media Waspada.id mengenai tindakan Bupati H. Mirwan memarahi wartawan saat diwawancarai doorstop usai pelantikan pejabat di Rumoh Agam, Tapaktuan. Senin (29/9) merespon pemberitaan proyek mobiler sekolah yang diduga dikelola oleh orang lingkaran bupati.
Menurut Formaki, dugaan publik tersebut sangat masuk akal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh Selatan yang baru ditunjuk Bupati Mirwan merupakan bagian dari tim inti pemenangan dirinya dalam Pilkada lalu di wilayah Labuhanhaji Raya.
“Publik tahu bahwa Plt Kadis Pendidikan hari ini adalah bagian dari tim inti pemenangan Bupati Mirwan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kita sedang membiarkan birokrasi menjadi alat kepentingan politik semata,” tambah Alizamzam.
Melalui siaran persnya, Formaki menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, meminta audit terhadap penggunaan anggaran seleksi JPT 2024 oleh BPK dan Inspektorat. Kedua, mendesak Bupati Mirwan memberi klarifikasi terbuka terkait alasan tidak dilantiknya seluruh hasil seleksi serta dugaan keterlibatan orang lingkarannya dalam proyek pendidikan. Ketiga, meminta evaluasi atas penunjukan Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh Selatan yang dinilai sarat konflik kepentingan.
Formaki juga mendorong KASN, BKN, dan Kementerian Dalam Negeri untuk menindak tegas indikasi pelanggaran prinsip merit system dan nepotisme dalam pengisian jabatan maupun pengelolaan proyek publik di Aceh Selatan. Selain itu, Formaki mengajak masyarakat sipil dan media untuk terus mengawal isu ini agar transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Aceh Selatan dapat ditegakkan.
“Jika tidak ada langkah perbaikan, kami siap melaporkan kasus ini ke lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum sebagai dugaan penyalahgunaan wewenang dan potensi tindak pidana korupsi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan H. Mirwan saat dimintai konfirmasi membantah orang dekatnya mengelola proyek mobiler di Dinas Pendidikan. Tetapi dia mengakui bahwa, keterlibatan orang dekatnya suatu hal yang biasa (lumrah) dan berlaku disemua daerah di Indonesia.
“Orang lingkaran saya itu bukan mengelola proyek mobiler di Dinas Pendidikan melainkan hanya sebatas memverifikasi sarana dan prasarana yang ada disekolah-sekolah.
“Bukan mengelola proyek, tapi memverifikasi mana sekolah yang meja atau kursinya sudah rusak, bukan dalam artian mengarahkan untuk orang lingkaran bupati itu salah,” tegas Mirwan.
Mirwan kembali menegaskan, orang lingkarannya itu dia perintah untuk memverifikasi bukan mengelola proyek.
“Sekarang kan kondisi keuangan sedang deficit dan efisiensi. Anggaran tidak ada jadi gimana, lalu ada orang yang mau membantu bahkan pembayarannya bisa dicicil dua sampai tiga tahun inikan bagus untuk masyarakat,” ujarnya. (id85)
