ACEH UTARA (Waspada.id): Ketua Gerakan Pemuda Iskandar Muda (GePIM) Zulhadi, mendesak Pemerintah Indonesia untuk menetapkan status darurat bencana nasional untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal ini perlu dilakukan karena pemerintah daerah tak sanggup menanggulangi dampak bencana banjir.
“Kita butuh bantuan dari Pemerintah Pusat saat ini dalam kondisi emergency. Sehingga masa emergency dapat dilewatkan. Dan kepada negara negara sahabat Dan NGO luar agar dapat membantu, pada saat ini kita krisis kemanusiaan,” kata Zulhadi Jumat (5/12) sore melalui siaran pers yang dikirim ke Waspada.id.
Kalau pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana Nasional, maka, sebut Zulhadi, warga tiga provinsi boikot Partai Nasional (Parnas) yang ada di Aceh serta kebijakan pemerintah Pusat.
“Kita serukan aksi mosi tidak percaya kepada presiden. Sampai hari kesembilan setelah bencana, belum ada keputusan apa-apa dari pemerintah pusat,” sebut Zulhadi.
Kepada Waspada.id, Zulhadi juga mengatakan, ribuan warga Aceh hingga berita ini diturunkan oleh redaksi belum tersentuh bantuan.
Kemudian, lanjutnya, distribusi logistik yang menumpuk di sejumlah bandara, tidak bisa didistribusikan ke titik-titik pengungsian karena pemerintah tidak memiliki armada yang cukup, terutama helikopter. Sementara akses darat tidak bisa dilewati karena sejumlah jalan dan jembatan rusak.
“Setelah banjir, Aceh berhadapan dengan bencana kelaparan. Disebabkan hancurnya sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Belum lagi dengan infrastruktur, bencana banjir lebih parah dari bencana tsunami 2004.”
Pihaknya berharap kepada Pemerintah Aceh untuk segera membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh. Walaupun Pemerintah Indonesia tidak ikut andil dalam bencana tersebut,
Pemerintah Indonesia, seharusnya lebih terbuka agar misi kemanusiaan dari negara luar dapat disalurkan.
“Untuk apa harus malu-malu, ini dapat meringankan beban pemerintah pusat,” sebutnya.
Sepertinya, lanjut Zulhadi, Pemerintah Indonesia lebih memilih urusan politik ketimbang urusan kemanusiaan.
“Jika mereka menutup mata, maka kita harus buka suara untuk menggemakan mosi tidak percaya kepada Presiden. Apa yang terjadi di Aceh saat ini adalah bukti ketidakpedulian Pemerintah Indonesia terhadap bencana Sumatera dan orang-orang yang terancam di dalamnya. Kalau mereka tidak peduli, untuk apa kita terus bersama-sama,” ucapnya, seraya menyebutkan, Pemerintah Indonesia berbohong tentang kemampuan mereka menangani kondisi di Sumatera saat ini. (id70)
