PIDIE (Waspada.id): Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Pidie kembali menjadi sorotan. Tokoh agama setempat, Ustaz Muhammad Fadli, mengecam keras praktik SPBU dan pengecer yang memanfaatkan situasi banjir untuk menaikkan harga BBM hingga Rp20.000 per liter, jauh di atas harga resmi pemerintah.
“Memanfaatkan kesulitan orang lain untuk meraup keuntungan adalah perbuatan haram dan tercela. Semua pihak seharusnya menahan diri dan membantu warga yang sedang tertimpa musibah,” tegas Ustaz Fadli, Minggu (30/11).
Pantauan Waspada, beberapa pengecer sengaja menaikkan harga. Alasanya karena antrean panjang yang bisa berlangsung hingga larut malam. Pedagang eceran bahkan ditengarai bekerja sama dengan pihak SPBU untuk memperoleh jatah BBM lebih cepat demi keuntungan tambahan, meski warga tengah tertekan akibat banjir.
“Kalau harga normal, untung kami tipis. Dengan kondisi sekarang, kami harus menyesuaikan harga agar bisa tetap berdagang,” ungkap seorang pedagang eceran yang enggan namanya disebutkan.
Tokoh masyarakat Ridwan menilai, tindakan SPBU yang bekerja sama dengan pengecer hingga menyebabkan kenaikan harga tidak wajar dan merugikan masyarakat. “BBM seharusnya tetap terjangkau, terutama saat warga menghadapi bencana. Kejujuran dan kepedulian sosial harus dijunjung tinggi,” katanya.
Lukman, pedagang keliling, menambahkan, lonjakan harga BBM langsung membebani biaya transportasi. “Saya harus mengantar barang ke beberapa gampong yang terendam banjir. Harga BBM tinggi membuat biaya operasional naik, yang akhirnya kami tanggung sendiri,” ujarnya.
Pengamatan Waspada juga menunjukkan, sebagian SPBU tidak menjalankan prosedur pengawasan harga eceran yang seharusnya dipatuhi. Praktik penimbunan dan penjualan di atas harga resmi terjadi di beberapa lokasi, menimbulkan kesenjangan antara ketersediaan BBM di SPBU dan harga di tingkat pengecer.
Ustaz Fadli menegaskan, semua pihak harus menjaga kejujuran dan saling menolong. Ia juga menyerukan agar pemerintah dan aparat segera menindak SPBU dan pengecer nakal.
“Jangan sampai kondisi bencana dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Aparat harus memastikan distribusi BBM dan kebutuhan pokok tetap adil dan terjangkau,” pungkasnya. (Id69)
