BIREUEN (Waspada.id): Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H. Saifannur, mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memperketat pengawasan terhadap penjualan pupuk bersubsidi di tingkat kios. Hal ini menyusul penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen oleh pemerintah, yang diharapkan dapat meringankan beban petani.
Saifannur menekankan pentingnya Dinas Pertanian Bireuen untuk memastikan kios-kios tidak menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Aturan baru ini mulai berlaku sejak Rabu, 22 Oktober 2025.
“Dinas Pertanian harus serius dalam memberikan pemahaman kepada pemilik kios agar menjual pupuk sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jika tidak, hal ini akan memberatkan petani,” ujarnya kepada Waspada, Sabtu (1/11).
Penurunan harga pupuk ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia (RI) Nomor 4117/Kpts./3R.310/M/10/2025, yang merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800 /KPTS ./SR.310 /M/09/2025. Saifannur juga meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas kios pupuk yang terbukti melakukan pelanggaran.
Lebih lanjut, Saifannur menyoroti perlunya Dinas Pertanian Bireuen untuk segera mempersiapkan tenaga teknis yang akan melakukan verifikasi pupuk di kios-kios pengencer di tingkat kecamatan.
“Jangan anggap sepele masalah ini. Dinas Pertanian harus mencari solusi agar kekosongan tenaga teknis tidak membuat petani kesulitan saat membeli pupuk,” tegasnya. (id73)
