LANGSA (Waspada): Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumeuneng Langsa dinyatakan tidak merugi dan masuk dalam katagori sehat, Kamis (16/6).
Supervisi Evaluasi Pendataan Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Agus Sumardi, menyatakan bahwa untuk Perumdam Tirta Keumuneng tergolong dalam katagori sehat dimana penilaian ini ada beberapa yang dievaluasi seperti pengelolaan pipa distribusi, sistem pelayanan, pengawasan serta pelaporan.
“Ya benar, selain Perumdam Tirta Keumuneng Langsa ada enam kabupaten/kota yang fokus kita lakukan evaluasi seperti pengelolaan pipa distribusi, sistem pelayanan, pengawasan dan pelaporan,” terang Agus.
Menurutnya, evaluasi ini dilakukan berdasarkan dari arahan BPKP Perwakilan Aceh dimana hasilnya PDAM Kota Langsa tergolong sehat.
Lanjutnya, sekarang ini Perumdam Tirta Keumuneng tergolong sehat, dan ada PDAM lainya yang kurang sehat dan bahkan sakit secara kreteria.
Pun demikian, disinggung soal pelayanan di Perumdam Tirta Keumuneng Langsa sudah maksimal tidak terjadi kendala yang berarti, hanya saja terkait keterbutuhan air baku yang harus diselesaikan di tingkat Provinsi Aceh dan ini berlaku seluruh Aceh.
“Kalau bisa pihak provinsi dalam pengelolaan sumber air baku bisa secara regional di tiga kabupaten/kota seperti Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Artinya dikelola secara regional terkait sumber air baku,” jelas Agus.
Perlu diketahui terkait PDAM yang sudah tergolong sehat ada delapan kabupaten/kota seluruh Aceh meliputi Banda Aceh, Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Besar, Aceh Utara, Kota Sabang, Aceh Tamiang dan Kota Langsa
saat temu pers di Village Langsa, Kamis (16/6),
Sementara Direktur Perumdam Tirta Keumuneng, Azzahir SE yang dihubungi wartawan menjelaskan, PDAM tidak pernah di audit secara langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melainkan BPKP.
Secara manajemen, kata Azzahir, juga menyesalkan informasi di masyarakat terkait PDAM merugi, karena PDAM tidak pernah diperiksa secara tupoksi dan PDAM tidak ada berhubungan langsung dengan BPK terkait keuangan.
“Terkait kerugian Rp2,5 miliar, artinya kerugian itu ada dua macam cash dan non cash tercantum dalam neraca rugi dan laba PDAM,” terangnya.
Lanjutnya, menyangkut dengan Rp34 miliar itu, kerugian akumulatif dari tahun pemekaran dan itu bersifat non cash, dan tidak berdampak langsung secara kinerja perusahaan.
Dijelaskan Azzahir, secara audit kinerja PDAM dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) setiap setahun sekali dan itu juga menyangkut dengan aspek keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik bukannya BPK.
“Perlu dipahami yang melakukan evaluasi keuangan BPKP bukannya BPK, kami dengan BPK tidak ada kolerasinya,” tegasnya.
Kedepannya PDAM meminta kepada semua pihak yang memerlukan data untuk perusahaan itu lebih baik, kita membuka pintu dan bisa berhubungan dengan humas.
Hal lain, kata Azzahir, memohon kepada DPRK Langsa, dimana PDAM adalah mitra kerja dan semua yang menyangkut audit kinerja PDAM hasilnya sudah disampaikan ke Komisi III DPR.
“Insya Allah tahun 2019, 2020 dan 2021 PDAM diantara 23 kabupaten/kota, dan kita masuk dalam kelompok hijau atau katagori sehat,” paparnya.
Ini dibuktikan hasil audit BPKP setiap tahunnya, dimana berdasarkan surat BPKP No. LEV-0152/PW01/4/2021
Tahun buku tahun 2020, adalah sebesar 2,82 dengan status ‘sehat’, kendati demikian jangan ada dihubung-hubungkan dengan Wali Kota Langsa dan Wakil Wali Kota Langsa, Usman Abdullah – Marzuki Hamid (Umara) dan terkait rapor merah ini tidak ada relavansinya.
“Sementara diberitakan sebelumnya, Perumdam Tirta Keumuneng Langsa meraih predikat tergolong sehat dari hasil evaluasi pendataan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Aceh, Jumat (25/3) lalu,” tandasnya.(crp)
Teks foto : Direktur Perumdam Tirta Keumuneng, Azzahir SE. Waspada/Rapian
