KUTACANE (Waspada): Anggota Komisi V DPR RI, H.Irmawan.S.Sos mengajak dan mendesak pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar membantu penanggulangan dampak bencana banjir Aceh Tenggara.
Pasalnya, jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan banjir bandang dan banjir sungai yang besar dan sangat luas tersebut, diprediksi tak akan mampu diatasi sendirian oleh pihak Pemkab Aceh Tenggara akibat keterbatasan dana, keterbatasan peralatan dan keterbatasan ahli yang dimilki pihak Pemda.
Sebab itu, ujar Irmawan kepada Waspada.id, Minggu (26/11) yang dalam kunjungannya ke Aceh Tenggara terus berkeliling melihat beberapa lokasi terdampak banjir di Kecamatan Ketambe, Bambel, Lawe Sumur, Bukit Tusam, Semadam dan Kecamatan Lawe Sigala-gala, diperlukan keterlibatan langsung pihak kementerian PUPR terutama Balai Wilayah Sungai BWS) dan Badan Pelaksanaan Balai Jalan Nasional (BPJN) melakukan pembersihan dan perbaikan pada beberapa lokasi terdampak banjir.
Selain menyebabkan rumah sekolah dan rumah warga rusak serta menimbulkan korban jiwa, banjir bandang dan banjir sungai di 15 kecamatan, juga menyebabkan jalan nasional terputus dan tertimbun batu, lumpur dan kayu besar, ditambah rusak dan ambrolnya tanggul wilayah sungai pada beberapa kecamatan.
Sebab itu, pihaknya mendesak pihak kementerian melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Wilayah Sungai menurunkan alat berat membersihkan jalan nasional dari timbunan batu besar dan kayu besar, lumpur tebal serta membersihkan jembatan tersumbat dari material batu dan kayu.
“Beberapa hari yang lalu, saya juga telah mengajak dan mempertemukan langsung Pj Bupati Syakir dengan pihak BWS dan BPJN, sembari berkeliling bersama melihat kute (desa) dan kecamatan yang paling parah terdampak banjir bandang dan banjir sungai,” ujar Irmawan yang akrab disapa Gus Ir tersebut.
Untuk penanggulang terbatas, agar beberapa kecamatan yang berada di jalur ruas jalan nasional tersebut jangan lagi menjadi daerah langganan banjir, sepulangnya dari Aceh Tenggara menuju Jakarta nanti, Irmawan akan menemui langsung Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR.
Tujuannya yakni, agar pihak Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai, membangun atau menaikkan tinggi beberapa unit jembatan yang berada di ruas jalan nasional ruas Kutacane- batas Gayo Lues dan ruas Kutacane- batas Sumut, agar ketika musim penghujan nanti, jembatan tak tersumbat lagi seperti saat ini.
Umumnya, selain karena dasar jembatan yang telah mengalami pendangkalan ditambah debit air yang berlebihan merupakan penyebab terjadinya banjir sungai dan banjir bandang. Jadi, kata Irmawan, bersama Pj Bupati Syakir yang menakhodai Pemkab Aceh Tenggara, pihaknya sepakat mengusulkan rehab dan pembangunan jembatan baru di ruas jalan nasional, diantaranya di Kute Bukit Baru Ketambe, Kuning I, Kuning II kecamatan Bambel, Rikit Bur I dan Rikit Bur II kecamatan Bukit Tusam, di Pasar Puntung dan di kute Lawe Tua Kecamatan Lawe Sigala-gala.
Pun demikian, agar Aceh Tenggara tidak lagi terus menerus menjadi daerah langganan banjir, penangannya bukan hanya menjadi tugas kementerian PUPR saja, namun juga menjadi tugas pihak Pemkab dan kementerian LHK, terutam menerbitkan aturan dan komitmen menjaga kelestarian hutan serta menjauhkan upaya perambahan hutan, khususnya di daerah hulu sungai dan di daerah aliran sungai.
Bahkan untuk menghindari dampak banjir yang lebih luas lagi, pihak Pemkab Aceh Tenggara bersama Kementerian Kehutanan, sudah saatnya melakukan reboisasi pada kawasan hutan yang telah gundul akibat illegal logging puluhan tahun lalu.(b16/cseh)
