SIGLI (Waspada): Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dalam waktu dekat akan berkunjung ke Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, diminta bersikap tegas terhadap pelaku aksi penambangan emas illegal di daerah itu.
Pasalnya, aksi penambangan liar di sejumlah kawasan pegunungan di Kabupaten Pidie sudah sangat merajalela, hingga merusak lingkungan dan ekosistem serta mengancam keberlangsungan hidup manusia.
Penambangan emas liar seperti yang dilakukan beberapa kelompok warga, di kawasan pegunungan Kecamatan Geumpang dan Mane ini sudah sangat mengkhawatirkan, karena mereka tidak melakukan secara manual lagi, melainkan menggunakan alat berat, seperti beko atau ekskavator.
Usman, salah seorang pemerhati lingkungan di Kabupaten Pidie menilai kerusakan lingkungan akibat penambangan emas illegal di Kabupaten Pidie sungguh parah dan memprihatinkan. Hal itu karena mereka bukan saja menggunakan zat-zat berbahaya seperti mercuri, tetapi para pelaku membuat galian atau lubang–lubang besar dengan menurunkan ratusan alat berat seperti beko atau ekskavator menggali lubang untuk mencari emas.
Hal ini pula membuat tanah gunung di sekitar galian sudah rusak karena bekas galian mereka mencari emas, selain juga ratusan pohon hutan lindung di kawasan itu ditebang demi mencari logam mulia itu.
Usman mengungkapkan, sejak beberapa bulan terakhir ini pihaknya kerap memantau aktivitas pertambangan emas illegal di kawasan pegunungan Mane dan Geumpang, Kabupaten Pidie. Terlihat tanah gunung yang digali sangat banyak dan jumlahnya tidak terhitung dengan kedalaman yang cukup jauh.
Seperti terpantau di kawasan Alue Peuk, Lam Jeu, Alue Riek dan Alu Saya. Di kawasan ini terdapat puluhan beko yang tanpa henti menggali lubang-lubang besar untuk mencari emas. Penambangan emas secara illegal itu dilakukan oleh mafia-mafia tambang. Mereka memodali masyarakat untuk mengais keuntungan besar.
Pada bagian lain, beberapa tokoh masyarakat Geumpang dan Mane dengan melibatkan para Keuchik (kepala desa), membentuk panitia lobang. Para tokoh ini melegalkan pengelolaan lubang dengan cara memungut biaya bagi para pelaku galian perbulan Rp25 juta/beko. Mereka juga memungut biaya masuk alat berat Rp10 juta/beko.
“Jadi dalam aktivitasnya, panitia lobang ini mengutip biaya masuk dan iuran bulanan bagi setiap alat berat” katanya.
Dia menambahkan, selain keterlibatan sejumlah aparat gampong, juga ditengarai ada oknum kelompok yang berlindung di belakang koperasi berkedok sparepart alat berat. Koperasi ini ditengarai ikut memungut biaya terhadap pelaku illegal mining tersebut peralat berat Rp25 juta.
“Jadi koperasi ini kita duga modus. Dalam praktiknya mereka juga sama seperti kelompok panitia tambang tadi yang direkomendasikan oleh para keuchik. Bayangkan untuk apa ada koperasi alat berat di tengah hutan” ungkap Usman.
Karena itu, dia menilai perlu segera turun tangan Presiden untuk menertibkan aktivitas penambangan emas illegal di Kabupaten Pidie serta menyeret pelakunya ke pengadilan. Karena dampak yang dilakukan mereka sudah sangat parah dan mengkhawatirkan.
Usman menuturkan, kegiatan penambangan illegal dimana pelakunya tidak memiliki izin, termasuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU Minerba dengan ancaman 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
“Karena itu kami sangat berharap Presiden RI, bapak Jokowi untuk bersikap tegas terhadap pelaku penambangan illegal yang sudah sangat meresahkan karena merusak lingkungan dan habitat lainnya” pungkasnya. (b06)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
