Hai teman, Pidie selalu punya cara menyembunyikan gelisah, di balik kepulan kopi, di sudut kedai yang sibuk, di bangku panjang warung yang letih menampung keluhan harian warga.
Namun satu hal kini tidak bisa disembunyikan lagi, isu yang diam-diam merayap masuk ke setiap perbincangan, dari meja ke meja, dari cangkir ke cangkir, kinerja Kabid Rehabilitasi–Rekonstruksi (RR) BPBD Pidie, yang kini menjadi titik paling terang dalam penyisiran ulang dana tanggap darurat oleh Inspektorat.
Pembahasan itu mengalir dengan ritme Aceh, pelan, tetapi tajam, santai, tetapi sampai. Dan publik seperti menemukan satu simpul yang terus mengganjal ketidakteraturan pada jantung data pemulihan, pada bidang yang seharusnya menjadi poros ketepatan anggaran dan kebutuhan lapangan.
Dalam 33 hari masa darurat banjir bandang, BPBD Kabupaten Pidie menarik Rp 6,58 miliar dari pagu Belanja Tidak Terduga (BTT). Yang keluar sebagai belanja darurat, Rp5,7 miliar. Yang kembali ke BUD: Rp1,116 miliar. Rinciannya mengalir ke banyak instansi.
BPBD, Rp1,56 miliar, Dinas PUPR: Rp1,2 miliar, Dinas Kesehatan, Rp1 miliar, Disperkim, Rp735 juta, Dinas Pertanian & Pangan, Rp355 juta, DLH: Rp286 juta, dan Dinsos: Rp234 juta.
Untuk mata publik awam, ini tampak seperti koordinasi normal.Tetapi Inspektorat mencium keretakan kecil, keretakan yang justru berada di meja Kabid RR. Data kebutuhan dari lapangan tidak seragam. Verifikasi tidak rapi. Input terlambat. Beberapa kebutuhan muncul di realisasi, tetapi tidak pernah tercatat dalam daftar awal.
Pejabat Pemkab Pidie sampai menegaskan. “Unit Rehab–Rekon tidak mengeksekusi validasi lapangan secara presisi”.
Sebagai bidang yang menjadi penghubung antara dampak bencana dan belanja darurat, ketidaktepatan seperti ini bukan kesalahan administratif biasa, melainkan kelalaian yang berdampak struktural. DPRK Pidie mulai bertanya, meski terlambat.
Di gedung DPRK, beberapa anggota komisi mulai gelisah, mengapa revisi dilakukan setelah uang hampir habis bergerak? Mengapa sinkronisasi data di BPBD begitu longgar?
Salah satu anggota DPRK berkomentar, dengan suara setengah menahan jengkel. “Kalau data dari BPBD sendiri tidak solid, bagaimana kita mengawasi? Jangan sampai kita hanya dikasih laporan ‘jadi-jadian’,” tutur salah satu anggota dewan yang enggan namanya ditulis. Kata-kata itu tidak menyebut nama, tetapi arah tusukannya jelas, Kabid RR berada tepat di tengah lingkar masalah.
Teman, publik membaca dari apa yang tidak dikerjakan. Warga Pidie tidak memegang aturan kebencanaan, tetapi mereka menghafal tanda-tanda ketidaksigapan. Mereka paham kapan perencanaan kacau.
Mereka tahu kapan koordinasi tidak terjadi. Dan dalam kasus ini, publik melihat, ritme pemulihan yang patah, prioritas yang bergerak tanpa penjelasan, laporan yang seperti ditulis untuk mengejar waktu, bukan mengejar kebenaran.
Dalam birokrasi bencana, Kabid RRBPBD Kabupaten Pidie adalah titik tumpu pemetaan kebutuhan. Jika tumpuannya goyah, seluruh struktur ikut bergeser. Maka wajar publik bertanya, di mana letak kegagalan kepemimpinan teknis itu bermula?
Inspektorat tidak ribut-ribut. Tidak menggelar konferensi pers.Tidak mengumbar temuan. Namun arah penyisirannya jelas. Menguji konsistensi laporan Kabid.Mencocokkan dokumen kebutuhan dengan realisasi. Menelusuri alasan penggunaan ulang Rp755 juta. Menelisik kenapa Rp1,1 miliar harus dikembalikan ke BUD.
Gerakan seperti ini lazimnya tidak dilakukan bila semua data rapi. Gerakan seperti ini dilakukan ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Teman, publik Pidie tidak menuntut langit. Mereka hanya ingin hal yang sederhana lebih sederhana dari apa pun yang tertulis di dokumen APBD. Transparansi. Ketepatan. Kejujuran kerja. Karena uang bencana bukan sekadar nominal. Ia adalah malam-malam ketika warga tidur basah.
Ia adalah sawah yang rusak, rumah yang hanyut, dan dapur yang tidak sempat menyala. Ia adalah harapan yang ditumpuk dari sisa-sisa kehidupan pascabanjir. Dan ketika publik melihat ada yang retak, mereka berhak bertanya.
Akhirnya, catatan ini hanya ingin menyampaikan satu hal, jika BPBD Pidie hendak memperbaiki kepercayaan publik, maka meja Kabid RR adalah titik pertama yang harus dibereskan. Karena ketika banjir datang, air memang mengambil rumah. Tetapi ketika pemulihan gagal, yang hilang adalah kepercayaan.
Dan kepercayaan yang hilang, teman, tidak ada BTT sebesar apa pun yang bisa membelinya kembali. Wassalam.
Muhammad Riza
