SIGLI (Waspada.id): Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pidie, Muhammad Junaidi SP, akhirnya angkat bicara dan membongkar duduk perkara penggembokan Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) Kadin Pidie di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie.
Ia menegaskan, tudingan yang beredar luas di media sosial tidak hanya menyesatkan, tetapi berpotensi mengganggu langsung program strategis pemerintah. Menurut Muhammad Junaidi, program MBG merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Kadin Pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membangun 1.000 unit dapur MBG secara nasional dengan skema mandiri yang melibatkan pelaku usaha di daerah.
“Atas perintah Kadin Indonesia dan Kadin Aceh, kami mengajak pelaku usaha untuk membangun dapur MBG secara mandiri. Tidak ada skema bantuan uang muka dari pemerintah,” tegas Muhammad Junaidi, Minggu (25/1).
Ia menjelaskan, pihak bernama Ichwan hanya diamanahkan untuk membangun dapur MBG, namun keliru memahami skema program dan mengira akan ada dana pemerintah. Saat tenggat 15 hari dari total 45 hari yang ditetapkan portal BGN terlewati tanpa progres, Ichwan justru mempertanyakan dana dari BGN.
“Karena itu saya mengajak rekanan untuk penyertaan modal. Ada dana pribadi Rp400 juta yang kami titipkan ke rekening Ichwan, dengan rincian Rp 200 juta Rp150 juta dan Rp50 juta, khusus untuk pembangunan gedung dan rincian itu ada sama kami,” ungkapnya.
Muhammad Junaidi menambahkan, bangunan dapur MBG tersebut belum sempurna dan kemudian disempurnakan menggunakan dana pribadinya. Seluruh peralatan dapur juga dibeli dari uang pribadi Ketua Kadin Pidie, bukan dari pihak lain.
Persoalan semakin rumit ketika diketahui dapur MBG dibangun di atas lahan milik Zulkifli alias Ayong tanpa sepengetahuan dan izin pemilik lahan. Fakta itu baru diketahui Muhammad Junaidi saat progres pembangunan telah mencapai sekitar 70 persen.
“Ichwan berjanji akan menyelesaikan perjanjian sewa dengan pemilik lahan, tapi sampai dapur beroperasi tidak pernah ada kesepakatan. Saya bahkan baru bertemu Ayong setelah yayasan meminta surat sewa resmi,” bebernya.
Situasi memanas ketika Ichwan diduga melakukan intimidasi, provokasi, hingga tindakan fisik seperti pemotongan pipa dan sumur bor. Selain itu, yang bersangkutan disebut aktif menyebarkan narasi sepihak melalui media mastrem dan media sosial.
“Itu hoaks dan pembalikan fakta. Sampai hari ini tidak ada rincian dana pribadi Ichwan yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua dana dan kualitas bangunan bisa diaudit,” tegas Muhammad Junaidi.
Menurutnya, Ichwan bukan mitra, melainkan hanya pihak yang diberi amanah membangun dapur MBG dengan dana titipan. Namun belakangan, yang bersangkutan diduga ingin menguasai dapur MBG Kadin Pidie secara sepihak.
Menanggapi video penggembokan yang viral, Muhammad Junaidi menilai tindakan tersebut sangat tidak tepat karena berpotensi menghambat pelayanan gizi kepada masyarakat.
“Kalau ada keberatan, tempuh jalur hukum. Jangan ganggu program negara yang menyentuh langsung kepentingan publik,” ujarnya.
Ia juga membantah adanya sengketa hukum atas lahan, karena seluruh hubungan hukum telah dituangkan secara tertulis atau hitam di atas putih. Ketua Kadin Pidie Muhammad Junaidi menegaskan, Kadin Pidie siap diaudit dan membuka ruang klarifikasi kepada pihak berwenang.
“Kami terbuka dan siap diaudit. Program ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, pengembang Kompleks Perumahan Citra Karsa, Ichwan, memberikan versi berbeda. Ia mengakui penggembokan dilakukan karena dapur MBG Kadin Pidie disebut belum menjalankan kesepakatan bersama sejak dapur berdiri hingga kini beroperasi.
“Dapur Kadin itu dibangun secara bersama-sama oleh sejumlah donatur. Namun sampai sekarang kesepakatan tidak dijalankan oleh Muhammad Junaidi, termasuk tidak memberikan hak hasil MBG kepada kami. Karena itu terpaksa kami gembok,” kata Ichwan.
Ia menilai pengelolaan dapur MBG Kadin Pidie tidak transparan dan hanya melibatkan pihak keluarga. Bahkan, menurutnya, tidak ada itikad baik dari Ketua Kadin Pidie untuk menyelesaikan persoalan kerja sama dan sewa lahan yang diklaim sudah berlarut-larut.
“Karena tidak ada kejelasan dan asas manfaat, kami terpaksa melakukan penggembokan dapur MBG,” ujar Ichwan.(id69)
Ketua Kadin Pidie Muhammad Junaidi saat memberikan klarifikasi terkait polemik Dapur MBG, Minggu (25/1).Waspada.id/ Muhammad Riza
