SIGLI (Waspada.id): Ramadan dijaga, harga terjaga. Komitmen itu ditegaskan Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperdagkop UKM) dengan memperketat pengawasan harga bahan pokok selama Ramadan 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas pasar tetap terkendali di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie, Cut Afrianidar, SH, M.Si, Selasa (3/3/2026), mengatakan pengawasan dilakukan setiap hari melalui petugas yang diturunkan langsung ke pasar tradisional dan sejumlah titik distribusi utama.
“Setiap hari ada petugas yang memantau harga. Hasil pantauan itu langsung kita kirimkan ke kementerian. Kita ingin memastikan jangan sampai terjadi lonjakan harga selama Ramadan,” ujarnya di Sigli.
Menurut Cut Afrianidar, stabilitas harga bahan pokok merupakan fondasi penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Ramadan selalu diiringi peningkatan permintaan, baik untuk kebutuhan konsumsi harian maupun persiapan Lebaran.
Tanpa pengawasan ketat, potensi kenaikan harga bisa berdampak luas, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Bagi pelaku UMKM, khususnya sektor kuliner, kestabilan harga bahan baku menjadi penentu keberlangsungan usaha.
Kenaikan harga gula, tepung, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya dapat langsung menggerus margin keuntungan usaha kecil yang umumnya memiliki daya tahan terbatas terhadap gejolak pasar.
“Kalau harga bahan baku naik, UMKM yang paling terasa dampaknya. Karena itu, kita jaga agar tidak ada lonjakan yang memberatkan,” katanya.
Di Kabupaten Pidie, jumlah UMKM tercatat sekitar 64.000 unit. Namun, angka tersebut bersifat fluktuatif. Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara musiman atau sambilan, sehingga tingkat keberlanjutannya belum stabil.
“Jumlahnya sekitar 64.000 UMKM, tetapi sifatnya fluktuatif. Kadang muncul, kadang tidak aktif lagi. Banyak yang menjadikan usaha ini sebagai pekerjaan sampingan, bukan usaha utama,” ujar Cut Afrianidar.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mendorong pertumbuhan UKM yang berkelanjutan. Meski demikian, Disperdagkop UKM Pidie tetap melakukan pembinaan terhadap berbagai produk unggulan daerah.
Komoditas seperti emping melinjo, kerajinan sulam benang emas, serta kupiah meukeutop terus didorong agar memiliki daya saing lebih kuat di pasar.
Produk pangan khas seperti halua bluek (dodol) dan muloih teupeh (ikan bandeng penyet) juga pernah mendapatkan pendampingan, termasuk fasilitasi uji laboratorium untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan.
Selain itu, dinas memberikan dukungan dalam bentuk perbaikan kemasan, pendampingan manajemen usaha, serta fasilitasi keikutsertaan dalam pameran.
Namun, Cut Afrianidar mengakui bahwa tidak semua pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi teknis yang diberikan pemerintah.
Kelemahan pada kemasan dan kurangnya konsistensi dalam pengelolaan usaha masih menjadi kendala utama. “Kita sudah fasilitasi, termasuk uji laboratorium dan manajemen digital. Tetapi kalau tidak ditindaklanjuti dengan serius, tentu perkembangannya lambat,” ujarnya.
Dalam hal permodalan, Disperdagkop UKM memfasilitasi akses pembiayaan melalui perbankan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah daerah juga mendorong relaksasi pinjaman hingga tiga bulan bagi pelaku usaha tertentu selama periode Ramadan.
Layanan konsultasi dan pendampingan tersedia melalui Klinik UKM Bangkit yang berkantor di dinas tersebut. Cut Afrianidar menegaskan, menjaga Ramadan tetap kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat.
Pemerintah berkomitmen menjaga harga tetap stabil, sementara UKM diminta menjaga kualitas produk agar kepercayaan konsumen tetap terpelihara. “Ramadan dijaga dengan stabilitas harga, dan harga terjaga untuk mendukung usaha masyarakat. Ini momentum yang harus dimanfaatkan. Tingkatkan produksi, tetapi yang paling penting tetap jaga kualitas. Kalau kualitas terjaga, konsumen akan kembali,” kata Cut Afrianidar. (id69)
