ACEH TAMIANG (Waspada.id): Sungai Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang tidak pernah benar-benar tenang sejak banjir bandang 2006. Air memang surut, tetapi luka ekologis yang ditinggalkannya justru mengendap perlahan, tebal, dan mematikan.
Hampir 20 tahun berlalu, Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang terus mengalami pendangkalan ekstrem, alur sungai menyempit, dan daya tampung air semakin menurun. Banjir yang datang kemudian bukan lagi kejutan, melainkan rutinitas bencana.
Di tengah situasi ini, kritik keras datang dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Aceh Tamiang. Koordinator Presidium, Muhammad Nasir, secara terbuka menyatakan, bahwa Pemerintah Aceh telah gagal mengelola Sungai Tamiang secara strategi
“Kegagalangagalan itu, bukan sekadar soal teknis sungai, melainkan mencerminkan krisis tata kelola wilayah dan kelalaian kebijakan jangka panjang, ” kata Muhammad Nasir kepada Wartawan, Senin 5 Januari 2026 di Karang Baru, Aceh Tamiang.
Muhammad Nasir mengingatkan, banjir bandang tahun 2006 seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Aceh. Peristiwa tersebut bukan hanya merusak permukiman dan lahan warga, tetapi juga memporak-porandakan struktur ekologis DAS Tamiang.
Material sedimen dalam jumlah besar terbawa dari hulu, mengendap di badan sungai, dan mengubah karakter aliran secara permanen.
Namun, alih-alih melakukan penataan strategis pascabencana, pemerintah justru terjebak pada pendekatan reaktif. Penanganan dilakukan setiap kali banjir terjadi, tetapi tanpa upaya sistematis untuk memulihkan dan menstabilkan DAS secara menyeluruh.
“Tidak ada langkah nyata untuk menstabilkan DAS Tamiang. Sungai dibiarkan rusak dengan pola yang sama dari tahun ke tahun,” tegas Nasir.
Menurut Nasir, sedimentasi ekstrem yang kini terjadi di DAS Tamiang bukan fenomena alam yang berdiri sendiri. Itu adalah akumulasi dari kegagalan pengelolaan sungai, lemahnya kebijakan lintas wilayah, serta absennya perencanaan jangka panjang. Pendangkalan sungai menyebabkan kapasitas tampung air menyusut drastis. Saat hujan lebat mengguyur wilayah hulu, air tak lagi memiliki ruang untuk mengalir secara normal.
“Sungai meluap, tekanan meningkat, dan banjir pun menyapu wilayah hilir Aceh Tamiang sebagai daerah yang paling rentan, ” ucapnya sembari mengatakan, persoalan ini telah bergeser dari isu teknis menjadi krisis ekologis dan tata kelola wilayah. Dampaknya nyata, keselamatan warga terancam, produktivitas pertanian menurun, dan keberlanjutan lingkungan hidup kian rapuh.
Disebutkan Nasri, salah satu bentuk paling nyata dari kegagalan kebijakan itu adalah mandeknya pembangunan kanal sungai simpang kanan dan simpang kiri. Gagasan ini, menurut Nasir, telah digulirkan hampir dua dekade lalu, namun tak pernah diwujudkan oleh Pemerintah Aceh.
Padahal, kanal memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan sungai besar seperti Tamiang. Kanal dapat memecah tekanan aliran saat banjir, meluruskan alur sungai yang berbelok-belok, serta memperkecil pembentukan sedimentasi ekstrem.
Tanpa kanal, seluruh debit air terkonsentrasi pada satu jalur sungai yang kian dangkal. Tekanan meningkat, aliran melambat, dan sedimen terus mengendap. Kondisi ini menjadikan Sungai Tamiang seperti wadah penuh lumpur yang siap meluap kapan saja.
“Dua puluh tahun gagasan ini bergulir, tapi nol realisasi. Ini bukan sekadar keterlambatan, ini kegagalan,” cetus Nasir dan mengatakan, selain kanal, juga menyoroti pentingnya pengerukan muara DAS Tamiang. Muara yang dangkal memperparah sedimentasi karena memperlambat aliran air ke laut.
Ketika air dari hulu tertahan di muara, tekanan balik terjadi dan sedimentasi di badan sungai meningkat. Namun hingga kini, pengerukan muara belum menjadi kebijakan prioritas yang konsisten. Pemerintah dinilai lebih sering hadir setelah bencana terjadi, bukan sebelum kerusakan meluas. Akibatnya, siklus banjir dan sedimentasi terus berulang tanpa solusi mendasar.
Muhammad Nasir juga mengingatkan bahwa Pemerintah Aceh tidak boleh memandang persoalan DAS Tamiang secara sempit. Aceh memiliki 23 kabupaten/kota, dan sedikitnya 18 wilayah terdampak oleh sistem DAS lintas daerah. Aceh Tamiang berada di posisi paling hilir, menjadikannya titik akumulasi seluruh persoalan dari wilayah hulu.
Air yang mengalir ke Aceh Tamiang berasal dari Gayo Lues, Aceh Timur, Kota Langsa, hingga Kabupaten Langkat di Sumatera Utara. Artinya, kerusakan di hulu, apa pun bentuknyaakan bermuara di Aceh Tamiang. ” Tanpa kebijakan lintas wilayah dan lintas provinsi, Aceh Tamiang akan terus menjadi korban struktural dari sistem pengelolaan DAS yang terfragmentasi, “terang Nasir.
Sedimentasi ekstrem di DAS Tamiang bukan lagi persoalan teknis semata. Ini adalah krisis ekologis dan kegagalan tata kelola wilayah yang berdampak langsung pada keselamatan warga, pertanian, dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Kritik KAHMI Aceh Tamiang sejatinya adalah refleksi dari keresahan publik yang lebih luas. Sungai adalah urat nadi kehidupan, bukan sekadar saluran air. Ketika negara gagal merawatnya, rakyatlah yang menanggung konsekuensinya, dari rumah yang terendam hingga lahan pertanian yang rusak.
Dua dekade tanpa kebijakan strategis menunjukkan lemahnya keberpihakan pada keselamatan ekologis. Sungai Tamiang terus dipaksa menanggung beban tanpa pemulihan, sementara wacana pembangunan berkelanjutan tak pernah benar-benar menyentuh akar masalah.
Sungai Tamiang mengalir membawa pesan yang sama setiap musim hujan, bahwa alam tidak pernah lupa pada kelalaian manusia. “Endapan lumpur yang kian meninggi adalah arsip dari kebijakan yang tak pernah dijalankan dan peringatan atas perencanaan yang diabaikan,” tutur Nasir.
Jika Pemerintah Aceh terus menunda penataan strategis DAS Tamiang seperti kanal yang tak dibangun, muara yang tak dikeruk, dan tata kelola lintas wilayah yang tak kunjung terwujud, maka banjir bukan lagi bencana, melainkan konsekuensi logis.
“Dua puluh tahun sudah cukup lama untuk belajar,pertanyaannya kini bukan lagi apa yang harus dilakukan, tetapi apakah negara benar-benar mau hadir sebelum Sungai Tamiang kembali mengamuk,” pungkas Nasir. (id76)
