LANGSA (Waspada.id): Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Langsa, Adi Tyogunawan, S.H., M.H., melaksanakan serangkaian diskusi dan koordinasi strategis di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis (8/1).
Kegiatan tersebut mencakup pembahasan akademik, reformasi birokrasi, hingga penguatan dukungan sarana dan prasarana Kejaksaan di Aceh.
Pada pukul 14.23 WIB, Kajari Langsa berdiskusi dengan Kepala Biro Perlengkapan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Asep Maryono, S.H., M.H., yang juga merupakan mantan atasan langsung Adi Tyogunawan saat menjabat sebagai Kepala Bagian Rantikum.
Dalam diskusi itu, dibahas substansi disertasi Kajari Langsa yang dinilai pada prinsipnya telah mulai diterapkan dalam praktik kelembagaan.
Kajari pun mempertanyakan apakah kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai temuan akademik atau tidak.
Diskusi kemudian berlanjut pada pukul 15.17 WIB bersama Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri JAM Pembinaan, Muhammad Yusfidli A., S.H., M.H., LL.M.
Ia menyampaikan bahwa meskipun belum membaca disertasi tersebut secara utuh, telah diperoleh gambaran awal untuk menemukan gap atau kesenjangan, guna menilai adanya permasalahan, kekosongan norma, atau belum jelasnya pengaturan hukum yang memerlukan kajian lebih mendalam dan cermat.
Masih di hari yang sama, Kajari Langsa juga melakukan penguatan koordinasi dengan jajaran Biro Perencanaan JAM Pembinaan, yakni Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Arliansyah, S.H., M.H., serta Kepala Bagian Reformasi Birokrasi, Helena Octavianne, S.H., M.H.
Diskusi kali ini difokuskan pada kiat dan strategi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dengan penekanan pada efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta akuntabilitas kinerja.
Pada sore hari, pukul 16.54 WIB, Kajari Langsa melanjutkan koordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, Dr. Dwi Antoro, S.H., M.H.
Dalam pertemuan tersebut, Kajari menyampaikan kondisi Provinsi Aceh yang baru saja dilanda bencana alam, yang berdampak signifikan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Kejaksaan.
Sehubungan dengan itu, Kajari Langsa memohon perhatian dan prioritas alokasi anggaran untuk pemulihan serta pemenuhan kebutuhan fasilitas Kejaksaan di wilayah Aceh.
Serangkaian kegiatan ini menunjukkan komitmen Kajari Langsa dalam menguatkan aspek akademik, tata kelola birokrasi yang bersih, serta peningkatan dukungan kelembagaan guna menunjang kinerja Kejaksaan, khususnya di tengah tantangan pascabencana alam di Aceh.(id94)
