KUTACANE (Waspada): Karang Taruna Aceh Tenggara memberikan apresiasi kepada Pemkab yang meraih Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia dengan Predikat B, Zona Hijau di Anjong Mon Mata Banda Aceh, pada 24 Januari 2024 lalu.
“Apresiasi ini patut kita berikan karena hari ini Kabupaten Aceh Tenggara mampu meraih penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, ini sungguh luar bisa di bawah kepemimpinan Pj Bupati Aceh Tenggara, Drs. Syakir,. M. Si,” kata Ketua Awaluddin, SE selaku Ketua Karang Taruna Agara kepada Waspada.id, Minggu (28/1).
Dikatakan, sebagai informasi, penghargaan tersebut diterima Asisten Administrasi Umum Jamanuddin mewakili Pj Bupati Aceh Tenggara, Drs. Syakir M. Si yang didampingi Kabag Organisasi Aswin, Kadis Sosial Bahagia Wati, Kadis Disdukcapil Abri dan Kadis DPMPTSP diwakili Kabid Pengaduan , Pelaporan dan Kebijakan Layanan Dedy Husaini, SS. M.I.Kom serta pejabat yang mewakili beberapa OPD lainnya dari Kabupaten Aceh Tenggara.
Menurutnya, tantangan Kabupaten Aceh Tenggara saat ini sangat komplek salah satu diantaranya adalah dengan anggaran defisit, Pj Bupati Aceh Tenggara dinilai mampu mensupervisi dinas terkait untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan disiplin dan pelayanan yang tinggi.
“Menjelang 2 tahun kepemimpinannya, ada beberapa hal perubahan positif yang kita rasakan selain prestasi penerimaan penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023, beliau mampu mengurangi defisit anggaran, merelokasikan anggaran APBK untuk peningkatan kesejahteraan ASN serta peningkatan disiplin ASN yang signifikan,” ungkap Awaludin.
Awaludin menjelaskan guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perlu kita membangun sarana dan prasarana penunjang yang mendukung pelayanan kemudian menciptakan inovasi layanan.
“Untuk itu perlu para ASN agar dapat terus belajar dan mengembangkan kemampuan guna bisa menjawab perubahan tuntutan zaman yang terus berkembang. Regulasi yang terus berubah sehingga dinamika yang ada dapat dijawab dengan sebuah solusi pembanguan yang tepat terarah dan terukur hasil capaiannya,” paparnya.
“Saat ini Pemkab perlu memikirkan bagaimana agar dapat membangun kabupaten Aceh Tenggara ini bisa menjadi Trensender pembangunan di wilayah ini. Jika kita bersama membangun bukan tidak mungkin kita dapat memajukan peradaban Lembah alas ini menjadi sebuah kabupaten yang menjadi tolak ukur pembangunan ke depannya,” tutup nya.(cseh)
