BANDA ACEH (Waspada): Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi ke Kabupaten Aceh Barat berlangsung dengan sukses.
Acara yang digelar di Aula Sekda Aceh Barat, Jumat (28/07/23), itu bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas setiap tim, sehingga dapat memastikan tercapainya (kejar) target percepatan penurunan angka stunting di daerah tersebut pada tahun 2024.
Tim Monev di Kabupaten Aceh Barat yang hadir diantaranya, Dr Sulasmi (dari Dinkes Aceh), Dr Rouyani (Biro Isra Setdakab Aceh), Dini Ramadini S.Sos (BKKBN Aceh) dan Asmawati Achmad (Satgas Stunting Aceh).
Selain itu, turut hadir Kadis DP3AKB Aceh Barat, Kadis Kesehatan, Kepala BPKD serta turut dihadiri 13 orang unsur TPPS Aceh Barat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Marhaban, SE, M.Si, menyatakan kegembiraannya atas kedatangan Tim PPS Provinsi Aceh ke Aceh Barat. Bila terdapat kekurangan-kekurangan, katanya, baik dari segi peraturan dan lainnya, akan diperbaiki kedepan.
“Kami senang dengan kedatangan Tim PPS Provinsi ke Aceh Barat, selain untuk silaturahmi dan melakukan monev, mungkin banyak kurangnya dan kami akan menerima dengan lapang dada untuk perbaikan ke depan, khususnya terkait dengan pengaturan anggaran, dan kelengkapan data yang akan lebih di ingatkan,” ujarnya.
Selain itu, Sekda juga menyampaikan bahwa pihaknya siap menerima segala masukan dan kritik dengan lapang dada, terutama terkait dengan pengaturan anggaran dan kelengkapan data yang akan menjadi fokus perbaikan ke depan.
Adapun beberapa hal yang di evaluasi meliputi yaitu legal aspek TPPS, struktur kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten/kota dan pertimbangan penetapan strukturnya dan apakah sudah atau belum ditetapkan Pedoman Juknis/Perbub/Perwal PPS tingkat kabupaten/kota di Aceh Barat.
Selanjutnya, lanjut Sekda, terkait dengan perencanaan dan penganggarannya, kemudian pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam Rencana Kerja Daerah di Aceh Barat, penganggaran PPS di kab/kota dan sumber anggaran dari mana serta siapa penanggung jawabnya.
Kemudian, juga menyangkut implementasi setiap programnya serta apakah sudah ada mekanisme pemantauan dan pelaporan dan bagaimana peran para pemangku kepentingan termasuk PKK dan organisasi lainnya yang bergerak di isu penanganan stunting di kabupaten.
Selain itu, juga mendiskusikan apakah kegiatan yang dilakukan oleh TPPS Kab/Kota sudah atau belum mengakomodir capaian indikator Perpres 72 tahun 2021, dan Inovasi yang sudah dibangun serta apa hambatan dan tantangannya.
Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh, Husni Thamrin, SE, MM mengatakan, semua provinsi harus mengevaluasi pelaksanaan TPPS apakah sudah mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, “Ini amanah yang kami pikul dan harus kami laksanakan,” katanya.
Kata Husni, stunting merupakan gagal tumbuh dikarenakan kurang gizi yang kronis itu akan mengakibatkan defisit kognitif tingkat kecerdasannya itu sangat menurun di bawah rata-rata anak normal.
Untuk itu, Husni, berharap, dengan dilaksanakannya Monev ini, upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat dapat semakin terarah dan efektif, sehingga tercapainya target di tahun 2024 dapat terwujud.
Semua pihak yang terlibat dalam TPPS diharapkan dapat terus berkolaborasi untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
Sehari sebelumnya kegiatan yang sama juga dilakukan di kabupaten Aceh Jaya, dimana menghadirkan seluruh OPD yang terlibat, berlangsung di Aula Bapeda Kabupaten Aceh Jaya.(b02)
