Kejati Tetapkan Mantan Bupati Aceh Tamiang Tersangka Korupsi

  • Bagikan
Kejati Tetapkan Mantan Bupati Aceh Tamiang Tersangka Korupsi
Mantan bupati Aceh Tamiang M. Tangkapan layar

KARANG BARU, Aceh Tamiang (Waspada): Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan mantan Bupati Aceh Tamiang M sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Demikian Kasi Penkum Kejati Aceh Ali Rasab lewat rilisnya yang diterima Waspada Rabu (12/4/23) malam.

Ia mengatakan, penetapan tersebut terkait penguasaan lahan eks HGU PT. DJAJ dan PT. DJAM serta penerbitan beberapa Sertifikat Hak Milik atas tanah negara oleh pengurus PT. DJAM.

“Dari hasil pelaksanaan ekspose tanggal 31 Maret 2023 berdasar bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 3 tersangka sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana korupsi penguasaan lahan eks HGU PT. DJAJ dan PT. DJAM, serta penerbitan beberapa sertifikat hak milik atas tanah negara oleh pengurus PT. DJAM,” ujarnya.

Ia menjelaskan, M (Kepala Kantor BPN Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2009) diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan sertifikat hak milik di atas tanah negara dengan tujuan untuk dijual kembali kepada negara. Kemudian, memanipulasi beberapa dokumen persyaratan permohonan sertifikat hak milik.

Kejati juga menetapkan tersangka lainnya yaitu, TY (Direktur PT. DJAJ dan Direktur PT. DJAM).

“Ia diduga melakukan musyawarah dengan panitia pengadaan tanah tanpa kuasa pemegang hak dan alas hak. Menerima pembayaran ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dari tanah negara dan memanipulasi beberapa dokumen persyaratan permohonan sertifikat hak milik,” katanya.

Kemudian, TR (penerima ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan Makodim Aceh Tamiang) dan negara merugi senilai Rp64 miliar.

“Diduga melakukan perbuatan melawan hukum, mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik di atas tanah negara dengan tujuan untuk dijual kembali kepada negara. Mengajukan dan menerima pembayaran ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum,” katanya.

“Memanipulasi beberapa dokumen persyaratan permohonan sertifikat hak milik,” tambahnya.

Atas perbuatannya, sebut dia, diduga pelaku melanggar Pasal 2 Jo Pasal 3 UU TIPIKOR jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (m14)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *