KUTACANE (Waspada.id): Sejumlah kalangan di Aceh Tenggara mendesak Kementerian PUPR agar mengawasi kualitas pekerjaan Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), yang bersumber dari APBN Pusat sejak tahun 2023 hingga 2025 ini.
Pasalnya, sebagian besar proyek yang dikerjakan oleh kelompok tani yang tersebar di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara tersebut kualitasnya sangat diragukan, bahkan sebagian warga menuding proyek P3 TGAI dikerjakan asal jadi.
Informasi diterima Waspada.id dari berbagai sumber menyebutkan, untuk tahun 2023, 2024 dan 2025 proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3 TGAI) dari sumber APBN yang tersebar tersebut merupakan pokok pikiran yang dibawa anggota DPR RI, H. Irmawan dari Partai Kebangkitan Bangsa ke Aceh Tenggara dan Gayo Lues.
Suhardi tokoh pemuda Aceh Tenggara kepada Waspada.id, Sabtu (27/12) mengatakan, berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada beberapa Proyek P3 TGAI di beberapa lokasi seperti di Kecamatan Bambel, Lawe Sumur, Semadam, Badar dan di Kecamatan Lawe Alas, pihaknya menemukan banyak yang belum sesuai dengan spesifikasi teknis, seperti yang tertuang dalam kontrak kerja. Bahkan, ada sebagian fisik proyek itu tak ada pondasi dasarnya dan langsung dicor dengan semen oleh para pekerja.
Selain pemasangan batu, adukan semen dan pasir juga kualitasnya sangat diragukan, bahkan dikhawatirkan, proyek ini tak akan bisa digunakan petani dalam jangka waktu yang lama, karena sejak awal pembangunannya menuai masalah. “Agar kualitasnya baik dan jangan asal siap saja serta bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama, pihak Balai Wilayah Sungai Sumut I (BWS -I) hendaknya menaruh kepedulian yang tinggi dan secepatnya turun ke ĺapangan,” kata Suhardi.
Jika di lapangan ditemukan kualitas proyek rendah dan tak sesuai spek, untuk sementara sebaiknya menghentikan pekerjaan proyek P3- TGAI yang bermasalah, karena dikhawatirkan pada akhirnya akan membuat petani kecewa karena hanya tak bisa dinikmati petani dalam waktu yang singkat saja, tambahnya.
Bahkan dikabarkan sebagian kelompok tani menjerit, hanya menerima manfaat bukannya mereka yang mengelola kegiatan akan tetapi dikerjakan oleh kontraktor dengan dibebankan per paket diduga sebesar Rp69 juta.
Banyak penempatan kegiatan tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat contohnya di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel, sangat tidak tepat sasaran, dimana pekerjaan pembuatan parit tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan petani sawah, karena parit tersebut dibangun di lahan jagung dan tidak ada air yang harus mengaliri sawah.
Padahal proyek ini bertujuan dirancang untuk memastikan ketersediaan air yang cukup bagi lahan pertanian, terutama saat musim kemarau, sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan lokal, namun dengan adanya pekerjaan yang diduga asal jadi, tujuan tersebut terancam tidak tercapai, imbuhnya.
Sementara H Irmawan, S. Sos dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Aceh I, saat ini duduk di Komisi V DPR RI, yang membidangi urusan Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Penanggulangan Bencana, saat dihubungi melalui sambungan WhatApp oleh Waspada.id, Sabtu (27/12), gagal untuk dikonfirmasi meski kiriman singkat tersebut terkirim namun tak direspon kendati sudah dibacanya. (id80)
