Kepala BKKBN: Provinsi Aceh Menuju Puncak Bonus Demografi

- Aceh
  • Bagikan
Kepala BKKBN: Provinsi Aceh Menuju Puncak Bonus Demografi
Kepala BKKBN Dr.(HC) dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG(K)

BANDA ACEH (Waspada): Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) kembali mencoba meluruskan bahwa untuk skala nasional, Indonesia sudah meninggalkan bonus demografi, walaupun ada beberapa provinsi di Indonesia yang masih menuju puncak bonus demografi. Salahsatunya adalah Provinsi Aceh.

“Untuk skala nasional, kita sudah meninggalkan bonus demografi, karena puncak bonus demografi saat dependency ratio 44,33,” ujar dokter Hasto.

Menurut Hasto, Aceh saat ini masih menuju bonus demografi karena usia produktif masih 67,56%. “Sementara dependency ratio tahun 2023 masih cukup berat, yaitu 48,01,” jelas Hasto saat kunjungan kerja ke Banda Aceh, 28-29 Februari 2024.

Dengan kondisi seperti itu, artinya setiap 100 orang bekerja di Aceh harus menanggung 48 orang. Dan puncak bonus demografi itu terjadi apabila yang bekerja dan yang ditanggung proporsinya kecil.

“Hal tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau mau naik pendapatan perkapitanya, di tahun itu, sedang hebat-hebatnya. Ini karena ke depan akan naik terus menuju ke angka yang berat,” paparnya.

Kepala BKKBN: Provinsi Aceh Menuju Puncak Bonus Demografi

“Jadi, secara nasional, kita sudah meninggalkan puncak bonus demografi. Makanya, kalau stunting ga turun, sedih. Kita akan terjebak dalam “middle income trap” (MIT),” jelas dokter Hasto.

MIT adalah sebuah kondisi di mana negara-negara berpendapatan menengah sulit meningkatkan posisi mereka ke pendapatan tinggi.

Provinsi Aceh lanjutnya, mempunyai prospek di tahun 2027 karena dependency rationya terendah. Tapi setelah 2027, Aceh akan meninggalkan puncak bonus demografi sehingga harus waspada. Sebab setelah tahun 2027, Aceh akan melimpah aging population, karena angka harapan hidup meningkat.

“Kalo balitanya terlalu banyak, bisa digeber melalui pasang kondom, pasang IUD. Kalo lansianya terlalu banyak, bagaimana menurunkannya?” tanya dokter Hasto di hadapan peserta Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh Tahun 2024.

Program mengurangi jumlah lansia tidak ada, tapi program mengurangi jumlah balita ada, melalui program KB. Oleh karena itu, beban lansia tidak akan bisa ditolak. Di 2027 ke atas akan terjadi aging population di Aceh. Dan di 2035 akan banyak nenek-nenek dan kakek-kakek yang panjang umur tetapi rata-rata pendidikan dan ekonominya rendah.

Untuk menyikapi hal tersebut, dokter Hasto mengimbau data (Kependudukan red) harus dihidupkan. “Visi ke depan harus berbasis data. Data harus dihidupkan. Penting sekali untuk mengupas data,”jelasnya.(b02)

  • Bagikan