SINGKIL (Waspada): Setelah beberapa bulan menjadi perbincangan hangat di kalangan ASN dan masyarakat, akhirnya Penjabat Bupati Aceh Singkil Marthunis ST DEA, telah melaksanakan poin rekomendasi KASN, dengan memberhentikan AH dari jabatan Kepala BKPSDM Aceh Singkil.
Kepala Badan Kepegawaian Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Aceh Singkil itu kini mendapat sanksi hukuman disiplin berat, dengan penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan, dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala BKPSDM.
Hukuman disiplin tersebut dilaksanakan merujuk kepada surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B- 2811/JP.01/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemkab Aceh Singkil.
Kemudian adanya laporan hasil pemeriksaan terhadap Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS atas nama Ali Hasmi, tanggal 10 Oktober 2022.
Serta Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/314/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/237.1/2022 tentang Tim Pemeriksa dan Pelaksana Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemkab Aceh Singkil.
Isi dalam surat keputusan tersebut disebutkan, bahwa AH telah terbukti tidak masuk kantor selama 438 hari selama bertugas di Kantor Sekretariat Kecamatan Pulau Banyak Barat.
Dan perbuatannya tersebut dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, dan perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
“Rekomendasi KASN ini sudah masuk sejak awal saya menjabat, sehingga Pak AH kita berikan sanksi hukuman disiplin yang paling ringan yakni penurunan jabatan satu tingkat,” kata Pj Bupati Marthunis saat dikonfirmasi Waspada.id, usai penyerahan SK penunjukkan Plt Kepala BKPSDM kepada Azman, yang berlangsung di ruang kerjanya, Rabu (31/5).
Tim pemeriksa sebelumnya sudah melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan ini masuk dalam kategori hukuman disiplin berat.
“Namun karena ada berbagai pertimbangan, selain persoalan tersebut sudah lama terjadi dan masuk konteks politik, sehingga melihat potensi Pak AH masih dibutuhkan untuk daerah, sehingga kita pilih hukuman yang paling ringan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu Marthunis menegaskan setelah dilaksanakannya hukuman dinas tersebut, diharapkan para ASN lainnya bisa lebih disiplin dan bekerja lebih baik lagi.
Usai penyerahan SK Plt Kaban BKPSDM kepada Azman yang menjabat sebagai Staf Ahli di Kantor Bupati tersebut, Marthunis memerintahkan agar mendata seluruh ASN yang tidak masuk kantor. Sehingga bisa segera diberikan surat peringatan (SP), sebagai antisipasi agar tidak terjadi lagi persoalan yang sama.
“Saya titip kepada Pak Azman agar memberbaiki sistem merit kita. Sebab hasil penilaian di KASN (komisi aparatur sipil negara) tercatat buruk. Jika birokrasi sudah baik Pemerintahan juga akan efektif dan berjalan lebih baik,” beber Marthunis.
Selanjutnya Marthunis menjelaskan, untuk pelantikan jabatan Kepala BKPSDM ini akan dilakukan serangkaian dengan pelantikan pejabat yang mengikuti seleksi terbuka (Selter) JPT kemarin, dan setelah melalui pengusulan ke Mendagri.
Sementara untuk jabatan AH katanya akan dikonsultasikan kembali dengan PLT Kepala BKPSDM, di mana posisi yang paling layak.
Termasuk jabatan Plt Kadis Kominfo juga akan segera di SK kan pejabat yang baru. “Kita upayakan pejabat yang kosong secepatnya akan kita SK kan, kalau bisa besok sudah ada,” ucap Marthunis.
“Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pak Ali Hasmi karena telah membina sistem BKPSDM dan menerima dua penghargaan SNI ISO, dan semoga menjadi berkah untuk kita semua,” pungkas Marthunis (b25)