PIDIE (Waspada.id): Ironi subsidi kembali telanjang di sawah. Pupuk urea bersubsidi disebut tersedia di kios, namun justru tidak bisa dibeli petani. Alhasil, petani Gampong Madika, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, kembali menjadi korban kebijakan administratif yang kaku dan tidak berpihak.
Kelangkaan pupuk subsidi menghantam petani di tengah masa tanam yang sudah berjalan. Padahal, pemerintah pusat dan daerah terus menggembar-gemborkan percepatan tanam demi menjaga ketahanan pangan nasional.Namun di lapangan, realitas berbicara sebaliknya.
Keujruen Blang Gampong Madika, Raja, melaporkan kondisi tersebut pada Selasa (20/1). Menurutnya, pupuk urea subsidi ada di tingkat kios, tetapi tidak bisa ditebus petani dengan alasan perbedaan data dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Alasan lainya pihak kios pupuk subsidi tersebut belum datang.
“Petani sudah turun ke sawah, tetapi pupuk tidak bisa diambil. Alasannya beda RDKK. Padahal barangnya ada,” keluh sejumlah petani. Situasi ini membuat petani terjepit dari dua arah. Tanam sudah berjalan, namun pupuk sebagai kebutuhan utama justru diblokir sistem.
Safwan, salah seorang petani Madika, mengungkapkan kejanggalan distribusi di lapangan. Ia menyebut sebagian petani sudah menebus pupuk, namun kios menyampaikan alasan berbeda-beda.
“Ada kios bilang stok belum ada. Ada juga yang bilang tidak bisa beli karena beda RDKK. Tetapi anehnya, petani tambak dan petani kebun justru bisa mendapatkan pupuk,” ungkap Safwan.
Kondisi tersebut memicu tanda tanya besar soal keadilan distribusi pupuk subsidi. Pasalnya, petani sawah yang menjadi tulang punggung produksi beras justru terhambat oleh persoalan administratif. Lebih ironis lagi, stok pupuk yang tersedia di kios tidak boleh dijual meski kebutuhan petani sangat mendesak.
Akibatnya, tanaman padi terancam tidak mendapat nutrisi tepat waktu, membuka risiko penurunan produktivitas hingga gagal panen. Masalah RDKK yang terus dijadikan tameng dinilai mencerminkan buruknya pendataan serta lemahnya pengawasan dinas terkait.
Petani mempertanyakan peran Dinas Pertanian yang seharusnya memastikan validitas data sebelum musim tanam dimulai. “Kalau setiap tahun alasannya RDKK, lalu siapa yang bertanggung jawab kalau petani gagal panen?” tegas Faisal petani setempat.
Persoalan pupuk subsidi ini bukan cerita baru. Setiap musim tanam, masalah yang sama kembali berulang, seolah tak pernah ada evaluasi serius dari pemerintah daerah. Jika birokrasi terus dibiarkan mengalahkan kebutuhan riil petani, maka jargon ketahanan pangan tak lebih dari slogan kosong jauh dari realitas di sawah rakyat.(id69)
