Di negeri dengan mayoritas penduduk Muslim, ironi itu berdiri tegak di pusat kota.
Adalah Masjid Agung Baitul Ghafur, masjid kebanggaan masyarakat Nanggroe Breuh Sigupai Aceh Barat Daya (Abdya), yang dibangun dengan anggaran lebih dari Rp53 miliar dari APBK, kini justru menyisakan rasa cemas.
Plafon di sejumlah titik rapuh dan terancam ambruk, tepat di area paling sakral: saf imam dan mimbar khatib.
Akibatnya, area depan masjid terpaksa dikosongkan. Saf digeser ke tengah. Podium ceramah dipindahkan. Bukan karena renovasi terencana, melainkan karena jamaah khawatir tertimpa material yang bisa jatuh sewaktu-waktu.
Pantauan di lokasi menunjukkan kerusakan hampir merata di langit-langit. Beberapa bagian telah lepas, menyisakan rangka besi terbuka yang memperlihatkan konstruksi jauh dari kesan kokoh.
Informasi yang diterima Waspada.id menyebutkan, ini bukan insiden pertama. Tak lama setelah rampung pada 2020, plafon sempat ambruk dan bahkan mengenai seorang jamaah sebelum dilakukan perbaikan oleh pihak rekanan.
“Setiap salat kami was-was. Ini bukan lagi soal nyaman atau tidak, tapi soal selamat,” ujar Rahmat, jamaah setempat, usai salat Jumat (20/2).
Kini umat Islam tengah menjalani ibadah Ramadan, bulan suci yang menghadirkan lonjakan aktivitas ibadah di masjid. Salat tarawih akan memadati ruang utama. Jika ribuan jemaah memusat di satu titik bangunan yang strukturnya bermasalah, maka risiko bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan ancaman nyata.
Kasus ini menampar kesadaran publik. Rp53 miliar bukan angka kecil. Itu uang rakyat, dikumpulkan dari pajak dan kerja keras masyarakat. Lalu bagaimana mungkin bangunan semegah itu mengalami kerusakan berulang dalam waktu yang relatif singkat?
Rumah ibadah bukan proyek biasa. Ia bukan sekadar paket tender, bukan sekadar target serapan anggaran, bukan sekadar seremoni peresmian. Ia ruang sujud. Ia simbol kehormatan umat. Mengabaikan mutu bangunan masjid sama dengan meremehkan keselamatan jamaah.
Jika spesifikasi teknis dipangkas, jika pengawasan longgar, jika serah terima pekerjaan dilakukan tanpa uji kualitas menyeluruh, maka yang dipertaruhkan bukan hanya estetika bangunan, melainkan nyawa manusia.
Dalam perspektif sosial, masjid adalah pusat peradaban. Dari sana lahir pendidikan, dakwah, solidaritas dan pembinaan moral. Jika bangunan fisiknya saja rapuh, publik berhak mempertanyakan keseriusan dalam menjaga marwah institusi keagamaan.
Dalam perspektif agama, membangun masjid adalah amal jariah. Namun amal itu kehilangan makna jika kualitasnya dikesampingkan demi efisiensi semu atau keuntungan sepihak. Kejujuran dan amanah adalah fondasi utama, bukan hanya pada niat, tetapi juga pada pelaksanaan.
Dalam perspektif hukum negara, proyek yang bersumber dari APBK wajib memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Undang-undang tentang jasa konstruksi, pengelolaan keuangan daerah, hingga standar keselamatan bangunan mengatur kewajiban perencanaan matang, pengawasan ketat dan pertanggungjawaban jelas. Jika terjadi kelalaian, maka itu bukan sekadar cacat teknis, melainkan persoalan hukum.
Fenomena bangunan publik bernilai fantastis yang cepat rusak bukan hanya cerita satu daerah. Dari sekolah, rumah sakit, hingga rumah ibadah, publik berkali-kali disuguhi proyek mahal berumur pendek.
Namun ketika yang retak adalah masjid agung, ikon religius di wilayah yang dikenal kuat dengan identitas keislamannya, persoalannya menjadi lebih dalam. Ini menyangkut moralitas pembangunan.
Di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, rumah ibadah semestinya menjadi bangunan paling terjaga mutunya. Jika masjid saja dibangun dengan kualitas yang dipertanyakan, apa jaminan bagi bangunan publik lainnya?
Pemerintah daerah dan aparat pengawas tidak cukup melakukan perbaikan kosmetik. Audit teknis independen harus dilakukan. Transparansi anggaran wajib dibuka. Jika ditemukan kelalaian, harus ada konsekuensi administratif maupun hukum.
Masyarakat tidak butuh janji tambal sulam. Mereka butuh jaminan keamanan saat bersujud.
Masjid seharusnya menjadi tempat paling aman untuk menundukkan kepala. Jika jamaah harus mendongak lebih dulu memastikan plafon tidak runtuh sebelum takbir, maka ada yang keliru dalam tata kelola pembangunan.
Yang runtuh hari ini mungkin hanya plafon. Tetapi jika dibiarkan, yang benar-benar ambruk adalah kepercayaan publik.
Syafrizal
