Di Kampung Durian, tenda-tenda berdiri di kompleks kuburan Tionghoa. Di Kota Lintang, Fahmi dan keluarganya masih menyebut terpal sebagai atap.
PAGI itu, langit Aceh Tamiang bersih. Tak ada sisa hujan, tak ada tanda banjir yang pernah merobek rumah-rumah warga beberapa bulan lalu. Di Masjid Darussalam, Sabtu, 21 Maret 2026, gema takbir Idul Fitri mengalun khidmat. Di barisan depan, Presiden Prabowo Subianto berdiri, lalu mengambil mikrofon.
Ia tersenyum.
“Alhamdulillah, hampir 100 persen. Di tenda tidak ada lagi. Semuanya sudah keluar dari tenda.”
Kalimat itu meluncur ringan, nyaris tanpa beban. Seolah-olah bencana telah selesai, luka telah tertutup, dan hidup warga Aceh Tamiang telah kembali seperti sediakala.
Namun belasan kilometer dari masjid itu, di Kampung Benua Raja, pagi tak secerah pernyataan presiden.
M. Yusuf berdiri di depan tendanya. Ia menarik tali terpal yang mulai kendur, menahan bocor yang tak pernah benar-benar berhenti. Di dalam, lantai masih lembap. Bau tanah basah belum hilang. Listrik belum masuk.
Ia tidak mendengar pidato Presiden.
Yang ia dengar hanya bunyi hujan—yang sudah berhenti, tapi belum pergi dari kepalanya.
Sesekali, suara azan dari masjid kampung terdengar sayup. Dulu ia datang ke sana dengan sepatu. Kini, jika pun pergi, ia berjalan dengan kaus kaki yang mulai tipis.
Lebaran baginya bukan tentang baju baru, apalagi pulang kampung. Ia sudah di kampung. Tapi kampungnya tak lagi punya rumah.
Kunjungan Presiden itu adalah yang ketiga sejak banjir menghantam Aceh Tamiang. Ia datang bersama rombongan: menteri, pejabat daerah, dan tentu saja kamera.
Di hadapannya, berdiri deretan huntara—hunian sementara yang rapi, teratur, tampak kokoh dari luar. Di salah satu pintunya, ia berfoto bersama Nurita, seorang warga yang kini menempati bangunan itu. Senyum mereka terekam, lalu menyebar cepat ke layar-layar ponsel.
Narasinya sederhana: negara hadir, pemulihan berjalan, rakyat kembali bangkit.
Namun seperti banyak cerita yang disusun terlalu rapi dan hat-hati, ada bagian yang tidak ikut difoto.
Di Kampung Durian, tenda-tenda berdiri di kompleks kuburan Tionghoa. Di Kota Lintang, Fahmi dan keluarganya masih menyebut terpal sebagai atap. Di Suka Jadi, tenda-tenda memang “dibongkar”—tapi penghuninya hanya dipindahkan ke gedung olahraga.
“Ini demi kemanusiaan,” kata Kepala Pelaksana BPBD, Imam Suhery.
Kalimat itu terdengar seperti solusi. Padahal, ia lebih dekat pada pengakuan: tenda masih ada—hanya dipindahkan, atau disamarkan.
Dari 12 kecamatan di Aceh Tamiang, delapan baru menerima bantuan: Rp8 juta dan santunan harian Rp15 ribu selama 90 hari. Empat lainnya—Karang Baru, Bendahara, Rantau, dan Bandar Pusaka—belum menerima apa pun.
Separuh wilayah masih menunggu sesuatu yang, dalam versi resmi, sudah dianggap selesai.
Di salah satu wilayah itu, Dusun Melati, Yusuf menjalani hari-harinya seperti biasa: bangun pagi, memperbaiki tenda, memastikan anak-anaknya tetap bisa makan.
Rumahnya hanyut pada banjir November lalu. Ia tidak mendapat huntara. Tidak ada bantuan perabot. Tidak ada pemulihan ekonomi.
“Saya tidak dapat bantuan rumah hunian sementara,” katanya.
Nada suaranya datar, tanpa tekanan. Seolah ia hanya menyebut fakta cuaca, bukan ketimpangan.
Tak jauh dari sana, Nadia merayakan Lebaran dengan cara yang berbeda.
Perempuan 60 tahun itu tinggal di tenda dekat kuburan Tionghoa di Kampung Durian. Ia bekerja sebagai tukang kusuk, penghasilan yang tak menentu bahkan sebelum bencana datang.
Kini, rumahnya sudah tidak lagi berdiri di tempat semula. Diseret air, bergeser, dan praktis hilang dari peta hidupnya.
Pagi Lebaran itu, ia tidak memasak opor. Tidak ada kue kering. Tidak ada tamu.
Yang ada hanya langit, terpal, dan kenangan tentang rumah. “Sedih kali,” katanya pelan.
Dua kata. Tapi cukup untuk meruntuhkan semua klaim tentang “pemulihan cepat”.
Di Kampung Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru, cerita serupa berulang.
Fitria, Icut, dan puluhan warga lain masih tinggal di tenda. Mereka belum menerima bantuan perabot, belum mendapatkan pemulihan ekonomi, belum juga dipindahkan ke hunian yang layak.
Ketika BPBD datang membongkar tenda, mereka sempat berharap akan dibawa ke rumah baru.
Yang terjadi: mereka dipindahkan ke GOR.
Dari satu tempat sementara ke tempat sementara lain. Dari tenda yang mereka dirikan sendiri, ke ruang yang disediakan negara—tanpa kepastian kapan semua ini benar-benar berakhir.
Secara administratif, mungkin jumlah tenda berkurang. Secara nyata, pengungsian hanya berpindah bentuk.
Pernyataan “hampir 100 persen” kemudian beredar luas. Media nasional mengutipnya dengan judul yang optimistis: pemulihan hampir tuntas, tak ada lagi warga di tenda.
Di atas catatan, semuanya tampak selesai.
Namun di lapangan, realitas tidak bekerja dengan angka bulat.
Ada jarak antara laporan dan kenyataan. Jarak yang diisi oleh praktik lama: laporan yang menyenangkan atasan, bukan menggambarkan keadaan.
Asal Bapak Senang—ABS—bukan istilah baru. Tapi di Aceh Tamiang, ia menemukan bentuk yang konkret: tenda yang dipindahkan, data yang disederhanakan, dan klaim yang dipercepat.
Yang membuat semuanya terasa lebih getir adalah waktunya.
Klaim itu diucapkan pada hari raya—saat orang-orang seharusnya pulang, berkumpul, merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa.
Di Aceh Tamiang, sebagian warga memang pulang. Tapi bukan ke rumah—melainkan ke tenda.
Ketika rombongan Presiden kembali ke Jakarta, ketika kamera dimatikan dan berita berganti, kehidupan di tenda tetap berjalan.
Yusuf masih memperbaiki terpalnya.
Nadia masih menatap langit dari balik plastik yang sama.
Fitria masih menunggu bantuan yang disebut telah selesai.
Dan di antara semua itu, tenda-tenda tetap berdiri—diam, tanpa suara, tanpa klaim.
Mereka tidak pandai berpidato. Tapi mereka tidak pernah berbohong.
Di sanalah, Aceh Tamiang yang lain berdiri: bukan yang diucapkan, melainkan yang dijalani.
Sebuah kenyataan yang tak bisa diringkas menjadi “hampir 100 persen”.
Muhammad Hanafiah
