BANDA ACEH (Waspada.id): Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk. Muharuddin, mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Darurat Bencana Nasional.
Menurutnya, skala kerusakan dan luasnya wilayah terdampak sudah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah. “Banjir memang mulai surut, tetapi penanganan pasca bencana tidak boleh terlambat. Di Aceh banyak jalan nasional putus, jembatan rusak, dan akses menuju pedalaman lumpuh total. Banyak warga masih terisolir dan belum tersentuh bantuan,” ujar Tgk. Muharuddin, kepada media, Sabtu (29/11/2025).
Muharuddin menyebut kondisi Aceh saat ini sangat kritis. Selain kerusakan infrastruktur, sejumlah wilayah mengalami pemadaman listrik, putusnya akses internet dan seluler, serta terhentinya suplai air bersih. Situasi ini membuat warga terdampak di daerah terisolasi tidak dapat meminta pertolongan.
“Kami mendapat informasi ada warga yang sudah beberapa hari bertahan di atap rumah dan lantai dua bangunan karena banjir. Mereka tidak bisa menghubungi siapa pun. Ini sangat berbahaya. Jika hanya mengandalkan anggaran provinsi atau kabupaten/kota, tidak akan cukup,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlambatan penanganan dapat memunculkan korban baru, mulai dari kelaparan, luka yang tidak tertangani, hingga kondisi medis darurat yang tidak mendapat akses evakuasi.
Tgk. Muharuddin menilai, situasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar membutuhkan intervensi langsung pemerintah pusat melalui pengerahan logistik, relawan, alat berat, serta transportasi udara untuk menembus wilayah terisolasi.
“Pemerintah pusat harus segera mengirim tim dan bantuan logistik maupun obat-obatan. Transportasi udara sangat mendesak karena banyak jalur darat tidak bisa dilalui,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemulihan jaringan komunikasi. “Akses seluler harus segera dipulihkan agar masyarakat dapat memberi kabar kondisi mereka. Jangan tunggu korban bertambah dulu baru pemerintah pusat bergerak,” katanya.
Menurut Muharuddin, prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh masyarakat terdampak, khususnya di pedalaman dan wilayah yang benar-benar terputus dari dunia luar, dapat segera dijangkau bantuan.
“Ini saatnya pemerintah pusat mengambil alih penanganan bencana di Sumatera. Kita tidak boleh kehilangan waktu. Nyawa warga menjadi taruhannya,” tutupnya. (id64)
