LHOKSEUMAWE (Waspada): Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Lhokseumawe bersama dengan partai politik telah berhasil melajukan pemetaan beberapa titik krusial kerawanan tahapan Pemilu di Kota Lhokseumawe.
Kegiatan pemetaan titik krusial kerawanan tahapan Pemilu dilakukan Panwaslih dengan menghadirkan nara sumber dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus Universitas Malikussaleh, Taufik Abdullah,S.Ag.,MA.
Kegiatan itu berlangsung di Aula Teuku Umar, Hotel Diana Lhokseumawe, Kamis (21/12) pukul 14.00 hingga sore hari.
“Pak Taufik Abdullah meminta dan mengingatkan dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilu perlu adanya pengawasan dari semua pihak terutama untuk menjaga kemurnian hasil pemungutan suara,” kata Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe, Dedy Syahputra (foto) saat dikonfirnasi Waspada, Jumat (22/12) pukul 11.30.
Kemudian, lanjut Dedy Syahputra, selain tahapan kampanye yang sedang berlangsung, tiga titik krusial lainnya yang membutuhkan perhatian lebih, dari semua pihak, termasuk dari peserta Pemilu 2024 yaitu soal pelibatan kepala desa (keuchik) dalam berbagai tahapan, isu politik yang mengotori demokrasi, serta netralitas penyelenggara.
“Kampanye yang sedang berlangsung, sejauh ini berjalan aman-aman saja. Tapi pengawas tetap harus bekerja keras agar beberapa potensi pelanggaran tidak terjadi, termasuk penggunaan fasilitas pemerintah dan rumah ibadah serta netralitas ASN,” kata Dedy sesuai yang disampaikan Taufik ketika menyampaikan materi dihadapan para Komisioner Panwaslih Kota Lhokseumawe dan Parpol.
Lebih jauh, kata Dedy, pemateri mengingatkan adanya modus politik uang yang semakin sulit terdeteksi, karena sulitnya mengumpulkan bukti. Kata Narasa sumber, lanjut Dedy, di sejumlah daerah, ada caleg yang membayar token listrik bagi pemilih dengan pola yang sulit diungkap. “Tidak yang berjanji kepada pemilih akan membayar token listrik selama setahun,” kata Dedy meniru ucapan Taufik Abdullah.
Kemudian, sambung Dedy, pihaknya mengingatkan pelibatan keuchik dalam setiap tahapan kampanye bisa mempengaruhi hasil pemungutan suara karena pengaruh yang dimilikinya.
“Kami ingatkan, penyelenggara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas TPS, jangan sampai dipengaruhi oleh keuchik untuk melakukan kecurangan berjamaah,” harapnya.
Kegiatan pemetaan titik kerawanan tahapan Pemilu diikuti oleh perwakilan dari 23 partai politik peserta Pemilu 2024 di Lhokseumawe dan mereka menyatakan sepakat menolak politik uang. Mereka juga mengakui pola dan modus dari politik uang kian beragam dan kian sulit terdeteksi. “Ada yang diam-diam memberikan kupon yang ditukar dengan sembako,” ungkap Teuku Rizal TA dari Partai Ummat.
Soal keterlibatan keuchik juga disinyalir terjadi di sejumlah gampong di Kota Lhokseumawe, apalagi ada keuchik yang memiliki istri atau anggota keluarga yang maju sebagai caleg.
“Kami mendapatkan informasi ada istri keuchik yang maju sebagai caleg. Jangan sampai keuchik ikut berkampanye untuk caleg,” ujar Safaruddin dari Partai Golkar.
Tanggapan soal integritas penyelenggara juga disampaikan Mukhlisin dari Partai Sira, Zainal Abidin dari PAN, serta Zulkifli dari PPP. Mereka mengharapkan Panwaslih dan KIP memilih penyelenggara yang berintegritas dan menutup semua celah kecurangan yang mungkin terjadi.
Mendengar komentar perwakilan partai politik, Dedy Syahputra juga mengaku mendapatkan isu adanya keuchik yang memberikan endors terhadap caleg tertentu. “Tapi kebenaran informasi tersebut sedang kami telusuri. Harusnya ini tidak terjadi karena kami juga sudah memberikan imbauan sejak awal kepada keuchik,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Panwaslih Kota Lhokseumawe, Ayi Jufridar, mengatakan berbagai masukan dari perwakilan partai politik sudah didata dan menjadi bahan kajian bagi Panwaslih dalam mendesain strategi pencegahan. (b07).
