BLANGPIDIE (Waspada.id): Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Barat Daya (Abdya), Ny Ratna Sari Dewi Safaruddin, menegaskan pentingnya penguatan peran Posyandu, dalam membangun ketahanan keluarga dan pelayanan dasar di gampong.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu dan penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu Tahun 2026, Senin (24/11) di Gedung PKK Abdya, Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie.
Menurut Ratna Sari, Permendagri terbaru tersebut memperluas fungsi Posyandu. Tidak lagi sebatas layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi berkembang menjadi pusat layanan enam SPM lintas sektor. “Mulai pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban dan perlindungan masyarakat, hingga pelayanan sosial—semuanya kini menjadi bagian dari tugas Posyandu,” ujar Ratna dalam sambutannya.
Ia menegaskan, landasan hukum tentang keberadaan Posyandu semakin kuat. Pasal 19 UU Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 secara jelas memasukkan Posyandu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Artinya, Posyandu memegang peran strategis di tingkat tapak. “LKD mencakup Posyandu, RT/RW, TP-PKK, Karang Taruna, hingga LPM. Maka sudut pandang kita terhadap Posyandu harus berubah, bukan hanya lembaga kesehatan, tetapi lembaga pelayanan masyarakat secara utuh,” jelasnya.
Ratna Sari menyebutkan, negara hadir melalui Posyandu untuk menangani persoalan dasar masyarakat, dari anak putus sekolah, rumah tidak layak huni, hingga masalah sanitasi. Ia menekankan pentingnya memperkuat kader dan kapasitas layanan agar Posyandu mampu menjawab kebutuhan langsung warga. “Penguatan Posyandu adalah investasi jangka panjang. Jika kader kuat, maka ketahanan gizi meningkat, stunting turun dan masyarakat makin sejahtera,” tambahnya.
Ratna Sari juga mengingatkan bahwa percepatan penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah daerah, TP PKK, tenaga kesehatan, aparatur desa dan masyarakat. “Ini bukan kegiatan seremonial. Ini gerakan berkelanjutan untuk menyiapkan generasi emas Abdya,” tegasnya.
Ia berharap, hasil sosialisasi tersebut bisa memperbaiki persoalan teknis di lapangan. Ratna Sari juga menargetkan, pada tahun depan enam SPM Posyandu dapat diterapkan di seluruh 152 desa di Kabupaten Abdya. “Kita ingin seluruh desa bergerak bersama. Posyandu harus menjadi pusat layanan masyarakat yang aktif, responsif, dan hadir setiap saat,” pungkasnya.(id82)
