BIREUEN (Waspada.id): Keuchik Gampong Pante Lhong, Murizal, menilai pola penanganan korban banjir oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen tidak tertata dengan baik, karena tidak melibatkan kepala desa secara langsung.
“Gampong yang saya pimpin termasuk salah satu desa terparah dampak bencana di Bireuen akibat banjir bandang. Tetapi, sejak terjadinya banjir hingga saat ini, Pemkab Bireuen belum pernah menggelar rapat resmi dan terbuka dengan para kepala desa yang terdampak bencana,” ujarnya kepada Waspada.id, Senin (5/1).
Murizal menyatakan, penanganan tanpa dialog langsung dengan pemerintah desa tidak akan melahirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan korban. “Penanganan bencana butuh dialog dan musyawarah. Tidak akan ada solusi bila tidak bermusyarah dengan pihak desa, karena yang mengetahui kebutuhan korban, kami keuchik, karena korban banjir apapun keluhan mereka, kepada keuchik dilaporkan,” terangnya.
Sebagai kepala desa terdampak parah, ia mengetahui secara langsung kondisi warga yang masih bertahan di tenda pengungsian, rumah rusak berat, kawasan rawan longsor, serta ancaman bencana susulan. “Kondisi tersebut, hingga sekarang ini belum direspons dengan langkah konkret. Dengan demikian maka saya menilai, sikap Pemkab Bireuen, enggan duduk bersama kepala desa. Artinya menunjukkan lemahnya komitmen dalam penanganan bencana,” tegasnya.
Ia menambahkan, desa bukan hanya penerima kebijakan, melainkan mitra utama Pemkab dalam melindungi masyarakat. Hingga kini belum ada kejelasan mengenai hunian sementara (Huntara).
“Bila desa yang terdampak parah saja tidak diajak bicara, lalu kebijakan itu dibuat untuk siapa. Untuk itu kita meminta Pemkab Bireuen dan pihak terkait agar segera membuka ruang dialog atau rapat langsung dengan kepala desa terdampak bencana agar penanganan bencana berjalan efektif dan tepat pada sasaran,” demikian Murizal. (id73)
