BLANGPIDIE (Waspada): Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tengah mendapat sorotan tajam, hal itu terkait sejumlah masalah keuangan yang belum terselesaikan hingga penghujung tahun 2024.
Salahsatunya, gaji pegawai kontrak (Non-ASN) tertunggak selama enam bulan terakhir, terhitung sejak Juli hingga Desember 2024.
Juga sisa pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi isu yang mengundang kritikan dari berbagai pihak.
Diketahui, hingga saat ini jelang akhir tahun 2024, ribuan pegawai kontrak di Abdya masih mempertanyakan nasib gaji mereka yang tertunggak selama enam bulan.
“Kinerja tenaga kontrak sudah menjadi rahasia umum di Abdya. Tenaga kontrak menjadi tulang punggung suksesnya suatu program kegiatan baik di SKPK maupun di sekolah-sekolah. Sementara para ASN hanya menyelesaikan sisa kerjaan semata. Kondisi ini khusus di Abdya ya,” ungkap Saiful Azhari, tokoh muda Abdya. Jum’at (6/12).
Mantan aktivis hukum ini menambahkan, dengan tidak dibayarkannya gaji, jerih payah tenaga kontrak di Abdya sepertinya sengaja didzalimi oleh Pemkab Abdya.
“Alasan Pemkab, tidak tersedia anggaran,” kata Saiful.
Rizal Suhendra, salah seorang pegiat LSM di Aceh, menggambarkan kurang profesionalnya pengelola anggaran di daerah yang dijuluki ‘Nanggroe Breuh Sigupai’ itu mengakibatkan rakyat kecil kembali dikorbankan.
“Mengelola keuangan daerah itu sulit. Dibutuhkan pejabat yang professional, bukan asal menempatkan. Inilah akibat menempatkan pejabat yang ‘maunya bapak’, bukan berdasarkan kecerdasan dan prestasi,” sebut Rizal.
Hal yang sama juga terjadi pada keuangan di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Abdya. Dimana, hingga saat ini pencairan ADD untuk 152 desa di Abdya belum ada kejelasan. Padahal, anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut, diperuntukkan untuk pembangunan dan operasional desa.
“Ini juga sangat fatal. Pembangunan dan operasional desa-desa juga turut jadi korban,” sesal Rizal Suhendra.
Terkait masalah itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Abdya Fakhruddin, menolak memberi komentar. Pihaknya mengarahkan wartawan agar minta keterangan pada pimpinan level Sekda, maupun Asisten.
“Maaf, untuk konfirmasi lebih tepatnya langsung ke pimpinan karena menyangkut kebijakan daerah,” jawabnya singkat.(b21)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
