Ada satu makhluk yang hari ini pantas dijadikan maskot Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Pemkab Pijay), baneng, (kura-kura-red) sawah yang berjalan lambat, tenang, dan seolah hidup di dunia tanpa tenggat waktu.
Hewan kecil yang tidak pernah tahu apa itu kecemasan, apa itu darurat, atau apa arti orang-orang berteriak minta tolong karena rumahnya terkubur lumpur.
Sayangnya, baneng tidak pernah melamar jadi pejabat. Tetapi gaya kerjanya hidup megah di tubuh birokrasi Kabupaten Pidie Jaya.
Dua bulan setelah banjir bandang memorak-porandakan rumah, halaman, dapur, lantai, masa depan, dan mental warga, pemerintah masih berjalan dengan langkah kecil, pendek, dan enteng. Seolah-olah mereka sedang menyelesaikan urusan taman kota, bukan tanggap darurat bencana.
Rakyat Tenggelam Lumpur, Pemerintah Tenggelam Rapat
Solidaritas Pemuda Pidie Jaya, lewat koordinatornya Dedi Saputra, Sabtu (31/1) membawa temuan lapangan yang seharusnya membuat siapa pun di pemerintahan merasa malu. Tetapi kita tahu, rasa malu adalah barang langka di ruang-ruang rapat Pemda. “Warga putus asa. Rumah masih berlumpur, tetapi pemerintah berlagak seperti tidak ada darurat,” kata Dedi.
Kalimat itu terdengar seperti tamparan jika saja pemerintah masih punya pipi yang bisa ditampar. Warga bukan hanya membersihkan rumah sendiri. Mereka menyewa ekskavator sendiri. Ada yang berutang. Ada yang membayar Rp1,5 juta per hari demi bisa tidur tanpa bau lumpur.
Ada yang tinggal di rumah yang dindingnya sudah mengering seperti kerak pertengkaran lama. Beberapa rumah dibiarkan kosong. Bukan karena pemiliknya tidak peduli, tetapi karena mereka sudah menyerah. Mereka lelah menunggu pemerintah yang lebih sering muncul dalam bentuk spanduk ucapan belasungkawa ketimbang tindakan.
Di Dusun Merahdu, jalan lorong baru dibersihkan dua hari lalu, padahal banjir sudah dua bulan. Dua bulan! Bayangkan betapa panjang dua bulan itu bagi warga yang masuk keluar rumah dengan lumpur setebal betis. Di Meunasah Bie, ada warga yang berkata lirih pada Dedi; “Bupati siapa, kami pun tidak kenal”. Kalimat itu sederhana, tetapi memuat sebuah tragedi hubungan putus antara rakyat dan pemimpinnya.
Ironi semakin terasa ketika dokumen resmi Bupati Pidie Jaya menetapkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4,77 miliar. Angka-angka itu berlari cepat di atas kertas. BPBD mendapat alokasi Rp2.170.000.000, Dinas PU, Rp1.450.000.000, Dinas Kesehatan, Rp300.000.000, Dinas Pendidikan, Rp100.000.000. Kemudian, DLH: Rp450.000.000, Dinas Sosial: Rp200.000.000, RSUD: Rp100.000.000.
Total: Rp4.770.000.000.
Tetapi angka, seperti biasa, hanyalah angka. Rakyat hanya melihat lumpur. Bukan miliaran rupiah. Bukan nomenklatur. Bukan alokasi pagu.
Angka-angka itu tidak berubah menjadi alat berat yang bekerja, tidak berubah menjadi pembersihan massal, tidak berubah menjadi kehadiran pemerintah.
Kalau banjir datang cepat, pemerintah datang lambat. Tetapi kalau tanda tangan anggaran? Ah, itu biasanya tidak perlu dua bulan.
Ramadan Semakin Dekat, Harapan Kian Jauh
Ramadan tinggal hitungan minggu. Warga ingin tinggal di tempat yang bersih, kering, layak, dan manusiawi. Tetapi pemerintah masih memberikan kebijakan serupa teka-teki silang, huntara boleh, huntap ditolak warga, arahnya tidak jelas, waktunya tidak pasti, kebijakannya seperti sedang mencari bentuk populernya sendiri. Sementara itu, malam-malam warga ditemani aroma lumpur, bukan aroma masakan sahur.
Mari kita jujur, baneng (kura-kura) memang lambat, tetapi baneng tidak pernah bohong tentang kecepatannya. Sementara pemerintah sering bergerak seperti baneng, tetapi bicara seperti kuda pacu.
Jika pemerintahan ini terus bekerja seperti sekarang, bukan hanya lumpur di lantai rumah warga yang mengering, tetapi kepercayaan rakyat juga akan mengering, retak, lalu runtuh perlahan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang menghantui Pidie Jaya (Pijay) bukan lagi: “Berapa besar anggaran BTT?” Pertanyaannya jauh lebih telak. Apa gunanya Rp4,77 miliar jika rakyat masih harus menyewa ekskavator dengan uang pinjaman? Dan lebih jauh lagi, apakah Pemkab Pidie Jaya bekerja… atau sekadar menunjukkan bahwa mereka pernah bekerja?
Dalam dunia baneng, semua berjalan lambat. Dalam dunia birokrasi Pidie Jaya, lambat itu dijadikan kebijakan.
Muhammad Riza
