SUBULUSSALAM (Waspada): Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam gelar Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pencegahan Berita Hoak Pilkada, 2024 di Hotel Hermes One Subulussalam, Sabtu (16/11).
Empat narasumber, dimoderatori Ketua Divisi SDM, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KIP, Malim Sabar yakni, Kasat Intelkam Polres Subulussalam, Iptu Zulmahrita, SE, M.Si, Kajari Supardi, SH, Ketua PWI Khalidin Umar Barat dan anggota Forum Komunimasi Umat Beragama (FKUB), dr. H. Syahyuril.
Ketua KIP Asmiadi, SKM, MM beri sambutan dan membuka acara tegaskan jika Pilkada bermartabat menjadi kepentingan bersama.
Melalui sosialisasi diharapkan pesan penting bahwa semua masyarakat berpartisipasi pada kontestasi Pilkada dalam suasana aman, memilih sesuai nurani, tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun tersampaikan secara luas.
Mensinyalir pemilih cerdas kota ini hanya berkumpul di titik tertentu, dipastikan masyarakat di semua titik harus diedukasi dengan baik demi menghasilkan pemimpin terbaik.
Pihaknya juga mengapresiasi pemerintah dan unsur Forkopimda setempat yang mendukung penuh kerja KIP sehingga semua tahapan berjalan terarah, baik dan sukses.
Kasat Intelkam, Iptu Zulmahrita soal Peranan Polri dalam Pemilu tegas jika soal Pilkada, Polri lebih kepada perlunya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta memberi pelayanan. Ditegaskan, semua elemen masyarakat ikut bertanggung jawab menyukseskan rangkaian Pilkada dan menjaga Kamtibmas.
“Pemilih cerdas harus mampu membedakan informasi hoak atau tidak, netizen harus bijak bermedia sosial agar tidak merugikan diri sendiri,” pesan Zulmahrita, tidak berharap kota ini menjadi perhatian daerah lain terkait isu-isu negatif.
Sementara Ketua Kejaksaan Negeri (Kajari), Supardi, SH ingatkan soal politik uang yang harus dicermati karena konsekuensinya dirasakan selama lima tahun.

ANGGOTA FKUB Kota Subulussalam foto bersama usai acara sosialisasi. Waspada/Khairul Boangmanalu
Mumpuni
Menyoal pertemuan para Gubernur, Bupati/Wali Kota dan para eselon I di jajaran terkait dengan Presiden RI, 7 November 2024, Presiden targetkan pertumbuhan eknomi 8% pada, 2025 secara nasional mengingatkan masyarakat Kota Subulussalam jika salah satu indikator untuk memilih pemimpin adalah yang betul-betul mumpuni dan siap menanggung kondisi kota ini agar bisa bergerak menyamai daerah lain.
“Berikan pemahaman kepada masyarakat terkait iming-iming apalagi politik uang dalam memilih seseorang,” pesan Supardi, pastikan praktek politik uang akan berdampak luas.
Khalidin menyoal Peran Pers dalam Menginformasikan Pesan Pilkada mengatakan, salah satu bagian dari tugas pers adalah mengawasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
Media, baik mainstream maupun media sosial (medsos) sama-sama menyebarkan informasi, meskipun punya tugas pokok dan fungsi yang jauh berbeda.
Persoalannya, acapkali informasi terkait sesuatu hal lebih dulu muncul di medsos. Dipastikan, informasi ini bukan merupakan karya atau produk jurnalis dan kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Karya jurnalistik, sebut Khalidin lebih kepada edukasi dan informasi yang disampaikan berdasarkan fakta melalui konfirmasi sumber berita yang kompeten sehingga diyakini bukan berita hoak.
“Perkembangan medsos, hampir semua orang menjadi ‘wartawan’. Namun perlu difahami, wartawan menyajikan berita/informasi akurat, dapat dipercaya dan bertanggung jawab,” pesan dia, nilai penyebutan ‘wartawan bebas’ tidak punya dasar.
Sementara dari FKUB dr. Syahyuril, mensinyalir semua kandidat kepala daerah menggunakan praktik politik uang, menjadi dilema. Meskipun pra gelar rangkaian Pilkada pihaknya mengajak sejumlah sosok ‘bakal kandidat’ berkomitmen tidak akan melakukan politik uang diakui gagal.
“Yang penting, jangan terpancing atau terprovokasi dan tetaplah jaga kerukunan,” kata Syahyuril, ingatkan para pemilih gunakan logika dan rasional dalam menentukan pilihan. Rasional, kata dia, apa kelebihan dan kekurangan, meskipun disinyalir tak ada kelebihan paslon di sana karena start awal dengan politik uang.
Dikatakan, dalam memilih harus dipastikan punya alasan yang jelas dan membandingkan kelebihan atau kekurangan kandidat. Menghadapi politik uang, disampaikan empat kiat, yakni terima uang dan pilih, terima tidak pilih, tolak dan tidak pilih serta tidak terima tetapi pilih.
Peserta sosialisasi di sana Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Hafas, insan pers, lembaga LSM, mahasiswa dan undangan lain. Diakhir acara, diserahkan sertifikat kepada para narasumber. (b17)



  
    
  
  
      









