KUTACANE (Waspada): Kisruh di lembaga DPRK yang sempat jadi perbincangan hangat publik di bumi Sepakat Segenep dan berujung pada mencuatnya mosi tak percaya pada Ketua Dewan berakhir sudah, setelah DPRK menggelar Rapat Paripurna Raqan PP APBK Agara 2022, Kamis (27/7).
Sebelumnya, 20 dari 30 jumlah total anggota DPRK Aceh Tenggara sempat mengeluarkan surat mosi tak percaya pada Ketua DPRK Deni Febrian Roza, akibat banyaknya apirasi dan usulan sebagian besar anggota dewan yang tak diakomodir, terutama tentang tugas-tugas legislasi, pengawasan dan bidang anggaran di DPRK yang ditengarai tersumbat.
Akibatnya, muncul dua kubu di lembaga DPRK yang saling berseteru antara kubu Ketua DPRK dan kubu Wakil Ketua yang didukung Fraksi Hanura, Gerindra dan Fraksi Piso Mesalup. Dampaknya, beberapa kali rapat Badan Musyawarah dan rapat lainnya gagal dilaksanakan akibat saling boikot antara dua kubu yang berseteru.
Tak cukup sampai di situ saja, untuk mengimbangi mosi tak percaya 20 anggota dewan terhadap Ketua DPRK tersebut, beberapa LSM yang mengatasnamakan masyarakat, akhirnya melaporkan juga Wakil Ketua dewan pada Badan Kehormatan DPRK dan tembusan pada pihak Polres Aceh Tenggara.
Pada Rapat Paripurna masa sidang DPRK masa sidang III tahun 2023 tentang pembahasan Raqan Pelaksanaaan Pertanggung Jawaban APBK 202 yang tak dihadiri Ketua DPRK Deni Febrian Roza tersebut, Pj Bupati Syakir pada pidato nota pengantarnya mengatakan, nota pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK 2022 terdiri dari laporan realisasi anggaran.
Selanjutnya, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. “Kami berharap anggota dewan dapat memberikan pandangan dan masukan, guna memperbaiki aerta meningkatkan kinerja Pemkab Agara,” ujar Pj Bupati.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti tersedianya sarana dan prasarana umum seperti akses kesehatan, jalan, jembatan, pasar dan irigasi yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas perekonomian yang mudah, merupakan salah satu indikator keberhasilan.
Untuk mendukung tercapainya peningkatan kuakitas pelayanan publik, peningkatan kinerja aparatur serta terwujudnya kinerja pemerintah yang baik, hatus dilaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur.
Ada pun pokok-pokok kebijakan yang telah dilaksanakan dalam bentuk realisasi penjabaran APBK 2022 , ujar Syakir yakni, pendapatan daerah yang direncanakan senilai Rp1.277.626.530,00, terealisasi senilai Rp1.225.703.977.487,90 atau sebesar 95,94 %.
Rinciannya, rencana PAD senilai Rp48.951.381.500, terealisasi senilau Rp34.274.485.677,06, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan senilau Rp731.878.367.641, 00, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi direncanakan Rp127.745.173.968,84, terealisasi Rp265.892.419.000,00, lain-lain pendapatan yang sah direncanakan Rp265.902.419.000,00 dan Pendapatan Riil yang masuk ke rekening kas umum daerah senilai Rp855.692.585.994,90, sedangkan sisanya senilai Rp370.011.391.493,00.
Wakil Ketua DPRK, Jamudin Selian yang memimpin Rapat Paripurna yang juga dihadiri Forkopimda Aceh Tenggara mengatakan, Rapat Paripurna DPRK akan berlangsung sampai Senin, 31 Juli dengan agenda rapat kerja komisi-komisi DPRK Agara dan selanjutnya pandangan umum anggota dari Fraksi, jawaban bupati, rapat gabungan komisi, pendapat akhir fraksi, persetujuan bersama dan penandatangan persetujuan bersama DPRK dengan Bupati.(b16)
