BLANGPIDIE (Waspada.id): Langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menghentikan sejumlah truk bernomor polisi BL asal Aceh saat melintas di wilayahnya, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak di Aceh.
Suara lantang dilontarkan salah seorang mantan kombatan GAM Wilayah 013 Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya), Tgk Mustiari atau akrab disapa Mus Sedong, yang saat ini menjabat Wakil Ketua I DPRK Abdya, dari Partai Aceh.
Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Bobby terlihat meminta para sopir kendaraan berplat BL, mengganti ke pelat BK. Alasannya, kendaraan yang beroperasi di Sumut harus membayar pajak di Provinsi Sumut. Tindakan spontan ini langsung menimbulkan kontroversi dan memicu perdebatan publik, terutama di kalangan masyarakat Aceh, yang merasa tersinggung.
Mus Sedong menilai, sikap Bobby terlalu gegabah dan berpotensi memperkeruh hubungan antar Provinsi. Menurutnya, penegakan aturan pajak kendaraan, seharusnya ditempuh melalui mekanisme resmi pemerintah, bukan dengan tindakan sepihak di jalan raya. “Kalau di sana (Sumut) bisa menertibkan kendaraan berpelat BL, maka Aceh juga punya hak menertibkan kendaraan berpelat BK, yang masuk dan beroperasi di wilayah Aceh,” tegasnya Senin (29/9).
Ditambahkan, pihaknya bersama jajaran mantan kombatan dan masyarakat lainnya, siap mengawal persoalan ini secara serius. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan akan merazia kendaraan berpelat BK yang melintas di Aceh, sebagai bentuk respon atas tindakan Gubernur Sumut. “Sejak Indonesia merdeka, tidak pernah mempersoalkan tentang pelat kendaraan yang melintas di wilayah manapun beroperasi, selama masih di lintas Republik Indonesia, kecuali pemerintah Provinsi Sumut, itu bisa menimbulkan polemik baru,” tegasnya.
Meski demikian, Mus Sedong mengingatkan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Pihaknya menyerukan keterlibatan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, serta Presiden Prabowo Subianto, untuk turun tangan menyelesaikan polemik ini secara tuntas.
“Perlu digarisbawahi, langkah Pemerintah Sumut sudah mulai mengganggu kenyamanan yang selama ini berjalan baik. Kami dari Aceh, khususnya KPA, siap menghadapi segala kemungkinan. Sebab darah Aceh tidak pernah gentar sedikit pun,” tegasnya kembali.
Mus Sedong menekankan, masyarakat Aceh selama ini menjunjung tinggi persaudaraan dengan provinsi tetangga. Namun, tindakan sepihak seperti yang dilakukan Bobby, berpotensi merusak keharmonisan tersebut, jika tidak segera diselesaikan melalui jalur resmi pemerintah pusat.
Persoalan pajak kendaraan memang kerap menjadi isu silang antar wilayah, terutama di daerah perbatasan. Kendaraan berpelat BL dari Aceh yang beroperasi di Sumatera Utara, maupun sebaliknya, kerap menjadi sorotan dalam konteks kepatuhan pembayaran pajak.
Pengamat politik Aceh menilai, seharusnya permasalahan ini diselesaikan melalui forum koordinasi antar provinsi dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Korlantas Polri, bukan dengan aksi spontan di lapangan, yang justru memicu ketegangan.
Kini, publik menunggu bagaimana sikap resmi Pemerintah Aceh, maupun Pemerintah Pusat, dalam merespons polemik ini. Jika tidak segera diredam, isu pajak kendaraan bisa berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas, mengingat adanya sentimen historis dan emosional antara masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.(id82)
