SIGLI (Waspada): Pj Bupati Pidie Ir Wahyudi Adisiswanto, M.S.i harusnya tidak hanya mendengar laporan sepihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) terkait hasil seleksi perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
“Bukan ranah untuk menyatakan benar atau salahnya pihak KIP. Pj Bupati harus tahu tupoksi, beliau sebagai bupati. Lagi pula Pj bupati cuma menerima laporan dari sebelah pihak saja, beliau tidak tahu bagaimana reaksi dan aksi masyarakat yang memprotes tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi saat perekrutan PPK dan PPS,” demikian anggota DPRK Pidie Tgk Muhammad Nur SH.i, menyampaikan kepada Waspada, Senin (6/2).
Pernyataan itu disampaikan politisi senior Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kabupaten Pidie, itu menyusul peryataan Pj Bupati Pidie Ir Wahyudi Adisiswanto terkait hasil perekrutan PPS di daerah itu yang dinilainya sudah benar dan final seperti diberitakan Waspada.id beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Plt Ketua DPW PNA, Kabupaten Pidie, itu menyampaikan sejatinya Pj Bupati Pidie turun langsung ke masyarakat memastikan bagaimana keadaan rakyat yang diperlakukan tidak adil dalam proses seleksi perekrutan.
“Jangan hanya menerima laporan sepihak dari KIP. Masyarakat khususnya para calon PPS mengadu kepada kami hampir setiap hari. Bahwa mareka sangat kecewa dengan kinerja KIP Pidie dan mareka bersedia untuk dijadikan saksi apabila diperlukan,” tuturnya.
Menurut Tgk Muhammad Nur, pernyataan Pj Bupati Pidie tersebut membuat ribuan calon PPS dan PPK yang nasibnya tidak beruntung karena tidak ada “orang dalam” hatinya kecewa dan meradang.
Kata dia, mereka merasa seolah-olah tidak ada yang peduli karena tidak tahu mengadu kemana, pimpinan tertinggi di daerah, ini pun seakan apatis terhadap nasib mereka.
“Perlu diketahui, banyak diantara mereka yang sudah dinyatakan lulus, mereka itu memiliki provesi ganda dan menerima gaji atau honor ganda di pemerintah. Silahkan bapak turun, jumpai rakyat bapak, panggil mereka,” pungkasnya dengan nada kecewa.
Sebelumnya Pj Bupati Pidie Ir Wahyudi Adisiswanto, M.Si, menyampaikan hasil seleksi perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dianggapnya benar dan final. Kendati diakuinya tidak memuaskan semua pihak karena alasan beberapa kriteria.
“ KIP sudah menghadap saya. Jadi secara prosedural, sudah saya anggap benar dan final. Meskipun ada yang tidak puas dari hasil seleksi perekrutan, itu karena, barang kali dari kelompok politik yang berbeda,dan mungkin karena ada yang merangkap jabatan. Tetapi kalau itu sudah ditetapkan dan disepakati sesuai aturan yang berlaku, itu tidak masalah,” katanya. (b06)
