ACEH UTARA (Waspada): Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) Dapil II Aceh menyebutkan, pihaknya baru saja melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pedamping desa. Ke depan tugas pedamping desa semakin berat, seiring rencana penambahan dana desa yang ditargetkan mencapai Rp2 miliar per desa.
“Ya benar…Kemarin, Sabtu (2/9) pagi kita evaluasi kinerja pedamping desa di Kota Lhokseumawe. Kegiatan berlangsung di Hotel Lidograha Aceh Utara. Sedangkan pada siang hari kita evaluasi kinerja pedamping desa Kabupaten Aceh Utara di Kampus IAIN Lhokseumawe. Lebih kurang jumlah pedamping desa di dua kabupaten/kota itu lebih dari 400 orang,” sebut H Ruslan Daud (HRD), Senin (4/9) siang.
Menjawab Waspada.id, HRD menyebutkan, setelah dievaluasi, kinerja para pedamping desa di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe cukup baik dan terbilang sangat berhasil.
“Kenapa perlu dievaluasi, karena ke depan setiap desa di Indonesia akan mendapatkan tambahan dana hingga Rp2 miliar. Tentunya tugas mereka di lapangan semakin berat. Setiap mereka bertanggungjawab untuk mendapingi 4 desa. Dan sesuai dengan hasil evaluasi perlu dilakukan penambahan personel pedamping desa di seluruh Indonesia,” terang HRD.
Kenapa evaluasi kinerja pedamping desa dilakukan pihaknya, HRD menyebutkan, karena adanya penggunaan uang negara dalam hal ini, honor para pedamping desa dibayar menggunakan APBN. Dan itu berada di bawah kewenangan Komisi V DPR RI.
Ditanya bagaimana dengan permintaan para pedamping desa untuk kenaikan honorarium ke depan, HRD mengatakan, untuk kebutuhan tersebut perlu dilakukan kajian-kajian.
“Saya pikir ini merupakan hal penting dan karena itu membutuhkan kajian. Namun, jika nanti Pak Anis dan Cak Imin menang pada Pilpres 2024, ini merupakan hal mudah karena sudah berada dalam kendali pihaknya,” sebut politisi dari PKB itu.
Terakhir, HRD meminta seluruh pedamping desa untuk bekerja dengan baik sehingga program pembangunan di tingkat desa berjalan sesuai harapan. Evuasi ini dilakukan di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. “Kegiatan ini bukan hanya di Aceh tapi di seluruh Indonesia,” demikian HRD. (b07).