SIGLI (Waspada): Baitul Mal Kabupaten (BMK) Pidie diminta bekerja cepat segera menyalurkan Zakat, Infak dan Sedakah (ZIS ), menyusul tidak lama lagi tiba Idul Adha.
“Kami minta Baitul Mal Kabupaten Pidie segera bergerak cepat untuk menyalurkan ZIS. Ini penting, mengingat lebaran Idul Adha sudah di depan mata. Sekarang sudah memasuki pertengahan Juni 2023, akan tetapi belum ada satu senif pun yang sudah disalurkan,” demikian Ketua Komisi V DPRK Pidie Muhammad S.P.d.I, Jumat (16/6).
Muhammad, mengungkapkan, kinerja BMK Pidie mirip kura-kura jalan, sangat lamban.
Mereka, sebut dia hanya peduli terhadap kepentingan sendiri. Misalkan, SPPD, tunjangan dan belanja rutin lainnya saja. Sementara, untuk kepentingan masyarakat yang merupakan tugas pokok mereka, itu sangat kurang perhatiannya. “Jadi selama enam bulan ini apa yang mereka kerjakan,” katanya.
Karena itu, Muhammad menuturkan Komisi V DPRK Pidie sangat berharap BMK Pidie tidak lagi mengulang kesalahan seperti yang dilakukan tahun lalu. Sebelumnya BMK Pidie bersikap ceroboh karena salah transfer uang.
“Kita berharap kejadian seperti tahun lalu jangan sampai terulang, apalagi sampai terjadi kecerobohan dalam bekerja dan ujung-ujungnya salah transfer lagi,” katanya.
Karena itu politisi Partai Aceh (PA) Kabupaten Pidie, ini meminta Sekretariat BMK Pidie untuk dapat bekerjasama dengan komisioner dan mengutamakan kepentingan masyarakat. “Kasihan Anak yatim dan fakir miskin yang sudah lama menanti bantuan tersebut,” tutur Muhammad.
Dia menegaskan, persoalan salah transfer uang seperti yang terjadi tahun lalu tidak perlu terulang lagi, dan bilapun terjadi tidak ada alasan belum siap Juknis dan alasan-alasan lainnya. “Sekarang kan sudah lengkap semua, jadi mau pakek alasan,” katanya dengan nada kecewa.
Lanjut Muhammad, apabila masih juga lamban dan konyol dalam menjalankan tugas, Muhammad meminta Komisioner dan Sekretariat BMK Pidie untuk “lempar handuk” menyerahkan tugasnya dilanjutkan oleh orang lain yang dinilainya lebih mampu. “Masih banyak yang mengantri dan biar kita surati pemerintah daerah untuk melantik yang sisa cadangan satu orang lagi bahkan kalau tidak cukup biar di buka pendaftaran untuk merekrut kembali,” katanya.
Menurut dia, perekrutan komisioner BMK Pidie adalah salah satu tanggungjawab Komisi V DPRK Pidie, dan dalam proses perekrutan komisioner BMK Pidie, Komisi V yang melakukan fit and propert test, demikian juga di akhir perangkingan Komisioner BMK. “Jadi kalau mereka gagal bekerja maka terkesan produk yang kami sajikan ini tidak bermutu,” katanya.
Muhammad mengungkapkan pihaknya mengetahui ada permasalahan yang dikalangan internal BMK Pidie. “Bahkan pernah waktu kita panggil ke DPR mereka saling menyalahkan antara satu sama lain di internalnya. Jadi ke depan jangan pernah adalagi egoisme dalam hal melayani masyarakat,” tutupnya. (b06)