TAPAKTUAN (Waspada) : Progres pembangunan sekolah rakyat (SR) di Kabupaten Aceh Selatan masih mengecewakan akibat koordinasi antar OPD terkait amburadul. Persiapan program Presiden Prabowo melalui Kementerian Sosial yang ditempatkan di Aceh Selatan itu terancam tak maksimal.
Pantauan Waspada di lapangan, Selasa (15/7), proses renovasi sanggar kegiatan belajar (SKB) yang akan dijadikan lokasi sekolah rakyat di Gampong Apha, Kecamatan Labuhanhaji, hanya baru sebatas pembongkaran atap.
Didalam kompleks SKB tersebut, terlihat sebanyak 4 bangunan gedung berbentuk ruang kelas belajar telah dibongkar atapnya sedangkan 2 unit bangunan lagi masih berdiri utuh.
Artinya bahwa, untuk diwujudkan menjadi sebuah gedung sekolah yang refresentatif diperkirakan masih membutuhkan waktu selama beberapa pekan ke depan.
Sementara, untuk proses belajar mengajar tahun ajaran baru 2025/2026 secara resmi telah dimulai pada Senin (14/7) lalu.
Selain masalah persiapan, program pembangunan sekolah rakyat di Aceh Selatan juga disorot terkait diabaikannya keberadaan sejumlah aset RKB saat dilakukan renovasi.
Anggota DPRK Aceh Selatan, Fizia Mayelli menyayangkan sikap Pemkab setempat melalui dinas terkait terkesan tak ada niat baik menyelamatkan aset-aset SKB.
“Kepala SKB kabarnya sudah menyurati pihak terkait tetapi tidak mendapat jawaban yang pasti, kami juga menghubungi beberapa OPD terkait namun juga tidak mendapatkan titik terang dalam hal ini,” kata Fizia kepada wartawan di Tapaktuan, Rabu (10/7).
Ia melanjutkan, banyak aset yang ada di SKB yang masih sangat layak digunakan, maka seharusnya dinas terkait perlu menyelamatkannya dengan menyimpan di tempat yang lebih aman sehingga tidak rusak dan terbuang begitu saja.
“Kami juga sudah meminta kepada instansi terkait agar menyewa ruko yang ada di depan SKB untuk menyelamatkan aset yang ada terlebih dahulu, mirisnya sewa ruko yang hanya Rp 11.500.000 itupun tidak bisa disanggupi oleh Pemda,” sesalnya.
Ia berharap kepada Pemda Aceh Selatan agar segera menindak lanjuti penyelamatan aset SKB, mengingat hal ini dapat berdampak hukum apabila ada aset yang hilang dan rusak akibat kelalaian pihak pemerintah.
“Saya berharap kepada Bupati Aceh Selatan H. Mirwan segera menindak lanjuti perihal ini, aset daerah di SKB tersebut masih sangat layak digunakan, tapi sebagian pejabat daerah tidak memperdulikan dan seakan saling oper,” pungkasnya.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Selatan, Syukri mengaku bahwa terabaikannya sejumlah aset SKB akibat pihak pelaksana tak memberitahukan atau tak berkoordinasi saat dimulainya renovasi.
“Kepada tim survey Kemensos kita sudah meminta agar sebelum SKB Labuhanhaji di renovasi, disurati dulu kami tapi hal itu tak di indahkan makanya banyak aset SKB yang terabaikan,” sesal Syukri.
Syukri menampik soal instruksi dari Bupati Aceh Selatan terkait program pembangunan sekolah rakyat, dia menegaskan bahwa tak ada instruksi.
“Instruksi itu kepada Dinas Sosial bukan kepada Dinas Pendidikan,” tegasnya seraya menyatakan pihaknya juga tak mengetahui ternyata sekolah rakyat itu berlokasi di SKB Labuhanhaji.
Kendati demikian, sambung Syukri, sesuai tupoksi, Dinas Pendidikan Aceh Selatan telah rampung mempersiapkan sumber daya guru dan kepala sekolah khusus untuk sekolah rakyat yang langsung dilakukan proses seleksi di kementerian terkait di Jakarta.
Dikonfirmasi terpisah, Plt. Kadis Sosial Aceh Selatan, Kusaifuddin, menampik keras klaim bahwa proses renovasi SKB Labuhanhaji dijadikan lokasi sekolah rakyat tanpa pemberitahuan dan koordinasi dengan pihak Disdikbud.
“Beberapa kali digelar rapat termasuk saat peninjauan ada kok kehadiran mereka, masak seolah-olah tak tahu apa-apa. Ini kan program pemerintah pusat yang dibawa pulang oleh Pak bupati ke daerah,” beber Kusaifuddin saat dikonfirmasi Waspada.
Bahkan terkait aset, Kusaifuddin mengaku bahwa Dinas Sosial telah menyediakan tempat untuk menyimpan aset-aset SKB seperti komputer dan lain sebagainya.
Namun sayangnya, seluruh aset SKB yang ada tersebut seakan-akan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pihak Dinas Sosial untuk menyelamatkannya.
“Sudah banyak yang kami selamatkan seperti komputer dan lain – lain. Tapi makin hari kami lihat seakan-akan penyelamatan aset – aset itu hanya tugas kami. Termasuk terkait keberadaan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK). Padahal, jika dilihat dari pelaksana renovasi SKB itu langsung ditangani pemerintah pusat melalui Kementerian PU,” sesal Kusai.
Dikesempatan itu, Kusai juga menyatakan berdasarkan rencana yang disusun pihak Kemensos persiapan renovasi sekolah rakyat Aceh Selatan yang berlokasi di SKB Labuhanhaji itu rampung dan sekaligus diresmikan pada 17 Agustus 2025.
“Sedangkan proses belajar mengajarnya secara resmi akan dimulai pada tanggal 30 Agustus 2025,” sebutnya.
Kusai juga menyebutkan saat ini pihaknya telah rampung merekrut sebanyak 75 orang siswa/i yang terdiri atas 50 orang siswa SMP dan 25 orang siswa SMA yang berasal dari keluarga miskin se-Aceh Selatan yang nantinya menempuh pendidikan gratis berkualitas nasional di lembaga pendidikan sistem boarding school tersebut. (chm) Pekerja dari Kementerian PU sedang merenovasi gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Labuhanhaji untuk dijadikan lokasi sekolah rakyat di Aceh Selatan, Selasa (15/7). (Waspada/Hendrik)
