BIREUEN (Waspada.id): Korban banjir yang bertahan di tenda darurat dan melakukan aksi damai bersama gerakan masyarakat sipil di depan Kantor Bupati Bireuen, Senin (16/3), tidak mendapatkan kesimpulan jelas atas petisi penuntutan kejelasan penanganan pascabencana.
Hanya Sekretaris Daerah serta Asisten I dan II yang menemui massa, sementara Bupati Bireuen H. Mukhlis tidak hadir hingga aksi berakhir. Permintaan pendemo untuk menghubungi bupati via telepon pun ditolak.
Salah satu peserta aksi, Suratin, mengungkapkan bupati sempat menemui para pengungsi pada malam pertama mereka mendirikan tenda di halaman kantor bupati sekitar pukul 03.00 WIB. Saat itu, bupati menawarkan bantuan rumah sewa secara pribadi kepadanya, namun ditolak. “Pak bupati menawarkan rumah kepada saya. Tapi saya menolak kalau hanya saya saja. Bagaimana dengan saudara-saudara kami yang lain yang juga menjadi korban banjir,” ujarnya.
Menurut Suratin, bupati juga berjanji akan mencarikan solusi bagi seluruh pengungsi di lokasi tersebut. Namun, keesokan harinya saat Pj Sekda Hanafiah datang, korban banjir menolak tawaran yang diberikan. Mereka khawatir hanya kelompok di kantor bupati yang diprioritaskan, sementara korban lain di luar sana juga kehilangan rumah dan harta benda.
“Kalau hanya kami yang di sini yang diprioritaskan, bagaimana dengan para korban lain di Bireuen. Karena itu kami memilih tetap bertahan sampai ada solusi menyeluruh,” tegas Suratin. Ia menegaskan keputusan bertahan di Kantor Pemkab Bireuen bertujuan memastikan kejelasan tempat tinggal layak bagi seluruh korban banjir di kabupaten tersebut.
Hal serupa disampaikan pengungsi lain, M. Amin. Ia menegaskan perjuangan mereka bukan hanya untuk kelompok di halaman kantor bupati, melainkan seluruh masyarakat terdampak banjir. “Dari awal kami sepakat, perjuangan ini untuk semua korban banjir di Bireuen. Sudah hampir empat bulan pascabencana, tapi bantuan seperti DTH, Jadup, huntara hingga huntap masih belum jelas. Data juga amburadul,” terangnya.
Sikap para pengungsi ini mencerminkan solidaritas kuat di tengah kesulitan, dengan menolak bantuan parsial demi keadilan bagi seluruh korban. Suara mereka menjadi pengingat bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara baik, transparan, dan menyeluruh agar penderitaan korban tidak berlarut-larut. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa solusi konkret, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin menurun, sementara banyak korban masih bertahan dalam ketidakpastian.(id73)
