BIREUEN (Waspada.id): Ratusan korban banjir bandang dan tanah longsor dari sejumlah desa di Kabupaten Bireuen menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin (16/3).
Mereka menuntut tempat tinggal yang layak, karena hingga lebih dari tiga bulan pasca bencana pada akhir November 2025 lalu, sebagian masih bertahan di tenda darurat.
Aksi ini digelar untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap penanganan bencana yang dinilai belum memberikan kepastian, termasuk adanya korban yang hingga kini belum menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).
Poin tuntutan yang dibacakan oleh perwakilan korban, Nurpinda, antara lain mendesak pemerintah segera menyediakan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi yang kehilangan rumah, keterbukaan informasi publik terkait anggaran, data korban, dan penerima bantuan, serta transparansi penggunaan dana bencana.
Selain itu, mereka meminta keadilan dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan, pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, serta langkah penanganan banjir berkelanjutan agar musibah serupa tidak terulang.
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB berlangsung tertib. Namun hingga pukul 11.05 WIB, Bupati Bireuen H. Mukhlis ST tidak hadir menemui massa. Beberapa pejabat daerah yang hadir antara lain Sekda Bireuen Hanafiah, Asisten I Mulyadi, dan Asisten II Mawardi. Asisten II Mawardi menjelaskan bahwa Bupati sedang berada di Banda Aceh untuk agenda dinas.
Para pengunjuk rasa meminta pejabat yang hadir menghubungi Bupati via telepon agar mereka bisa mendengar penjelasan langsung, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi. Hingga aksi berakhir, belum ada kesepakatan konkret antara pemerintah daerah dan korban terkait tuntutan yang disampaikan.
Meskipun demikian, peserta aksi menutup kegiatan dengan tertib dan berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memberikan kepastian bagi mereka yang masih menunggu penanganan pasca bencana.(id73)
