KUTACANE (Waspada.id) : LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (Korek) mendukung penuh Bupati HM Salim Fakhry untuk menurunkan tim Audit dana Hibah Pilkada 2024 senilai Rp53,2 miliar yang dikelola KIP Agara.
Dukungan penuh Korek, mencuat menyusul ungkapan Bupati Salim Fakhry pada acara penguatan lembaga yang digelar Bawaslu Aceh Tenggara, Senin (22/9) di Oproom Setdakab setempat.
Pada acara tersebut, ujar Ketua LSM Korek, Irwansyah Putra, Bupati mengatakan akan mengaudit lembaga KIP Agara.
“Apa yang bisa distel. Sebelum menjadi KIP apa perintah siap, tapi setelah duduk, nyatanya nol. Selama saya menjadi Bupati ini, coba mainkan, pasti akan saya mainkan, akan saya perintahkan untuk diaudit nanti,” ujar Irwansyah menirukan ungkapan Bupati.
Ini langkah tepat, lanjut Irwansyah, untuk meluruskan dugaan terjadinya penyimpangan pengelolaan dana hibah miliaran rupiah yang dikelola KIP tersebut, khususnya dana hibah pilkada 2024 senilai Rp 53,2 miliar.
Audit terhadap KIP khususnya dana hibah Rp53,2 miliar merupakan langkah tepat, apalagi hasilnya secara terbuka diumumkan kepada publik, tentu sangat dinantikan seluruh elemen masyarakat Agara.
Lagi pula, memang sangat layak dan sangat diperlukan audit terhadap KIP, karena telah menggunakan dana hibah dari Pemkab Agara. Hal itu, demi terciptanya transparansi dan keterbukaan informasi publik yang memang pengelolaannya harus bisa dipertanggung jawabkan.
“Sekecil apa pun yang digunakan, harus dipertanggungjawabkan KIP sebagai pengelola, karena itu uang negara harus jelas penggunaannya,” pungkas Irwansyah.
Sementara itu Ketua KIP Agara Ilham SH saat dikonfirmasi Waspada.id, Selasa (23/9) via WA pribadinya, menuliskan singkat, “pintu Kantor KIP terbuka untuk umum,jika ada upayakan melakukan Audit dana hibah Pilkada 2025, kita taat pada aturan dan hukum yang berlaku”.
Namun saat ditanyai lebih lanjut rencana Bupati HM Salim Fakhry akan menurunkan tim audit dana hibah 2024, Ketua KIP Agara, Ilham berdalih, jika posisi Bupati Salim Fakhry menyampaikan itu sembari bercanda. “Pak Bupati orangnya kan humoris dan biasa bercanda,” ujar llham.
Sekretaris KIP, Supli Hadi kepada Waspada.id, menambahkan, setiap selesai penggunaan anggaran, pasti akan diaudit oleh Inspektorat KPU RI maupun BPK Aceh Tenggara. “Untuk dana pilkada, diaudit oleh badan pengawas keuangan tersebut, semua yang dibutuhkan dalam pemeriksaan instansi tersebut, KIP Aceh Tenggara juga sudah memenuhinya,jika pun diaudit kembali itu adalah hak dari pemerintah bang,” ujar Supli Hadi. (id79/id80)
