PIDIE (Waspada.id): Kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Pidie kembali membuka borok lama tata kelola sektor pertanian. Di tengah musim tanam yang sudah berjalan, petani justru dipaksa berjibaku dengan ketidakpastian akibat distribusi pupuk yang amburadul.
Pemerhati Sosial Kabupaten Pidie, Safrizal Umar, menilai persoalan pupuk tidak bisa lagi dibungkus sebagai masalah teknis semata. Menurutnya, ini mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah dalam hal ini Dinas terkait terhadap petani.
“Petani sudah menjerit. Jangan biarkan mereka terus menunggu tanpa kepastian. Ini menyangkut hajat hidup petani,” tegas Safrizal, Rabu (21/1).
Nada prihatin juga datang dari Wakil Ketua DPRK Pidie, T Saifullah, TS, SE. Ia menilai distribusi pupuk subsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di lapangan, ditemukan kios yang pupuknya sudah ditebus petani sesuai RDKK, namun stok kosong dengan alasan masih dalam perjalanan. Sebaliknya, ada kios yang memiliki stok, tetapi pupuk tidak bisa ditebus petani karena tidak sesuai RDKK.
Ironisnya, kondisi ini terjadi saat pemerintah gencar menggaungkan percepatan tanam dan ketahanan pangan. Petani sudah turun ke sawah, tetapi pupuk sebagai sarana produksi utama justru sulit diakses.
Safrizal menegaskan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie wajib menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati secara nyata, terutama semangat TAPUGA Pidie yang menekankan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada rakyat.
Sebagaimana diketahui, TAPUGA Pidie mengusung cita-cita Pidie Meudaulat Pangan, dengan sektor pertanian sebagai fondasi utama pembangunan daerah. “Kalau TAPUGA Pidie bicara kedaulatan pangan, maka pupuk harus jadi prioritas. Jangan cuma jadi jargon, tetapi harus terasa di sawah petani,” sindir Safrizal.
Ia juga mendesak pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Aceh serta Kabupaten Pidie untuk segera turun tangan, bukan sekadar menunggu laporan administratif. “Mari kita buka di mana kendalanya. Jangan setiap musim tanam, petani selalu dikorbankan oleh sistem yang tidak pernah dibenahi,” ujarnya.
Menurut Safrizal, dalih klasik soal Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) justru menunjukkan kegagalan pendataan dan lemahnya pengawasan dinas teknis. “Kalau setiap tahun alasannya RDKK, berarti ada yang salah sejak awal. Ini tugas dinas, bukan beban petani,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Safrizal juga mendesak PT Pupuk Indonesia agar tidak bersikap pasif menghadapi krisis pupuk di daerah.
“Pupuk Indonesia harus segera membentuk tim dan turun langsung ke Pidie supaya pupuk cepat sampai ke petani,” katanya.
Ia mengingatkan, kelangkaan pupuk yang terus berulang saban tahun menandakan lemahnya tata kelola dan minimnya evaluasi serius dari instansi terkait.
“Kalau ini terus dibiarkan, kepercayaan petani terhadap TAPUGA Pidie bisa runtuh sebelum benar-benar berjalan,” ujarnya.
Safrizal menilai kondisi ini sudah masuk kategori darurat. Jika Dinas Pertanian dan Pangan tetap lamban merespons, dampaknya bukan hanya dirasakan petani, tetapi juga mengancam masa depan ketahanan pangan daerah.
“Ketahanan pangan tidak dibangun lewat dokumen visi, tapi lewat kehadiran nyata dinas teknis di tengah sawah rakyat,” pungkasnya.(Id69)
