BANDA ACEH (Waspada.id): Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset di sektor kelautan dan perikanan. Dari hasil penyewaan lahan di Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Lampulo, Banda Aceh, tercatat pemasukan sebesar Rp1,65 miliar lebih telah disetor ke kas daerah.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Aliman, SPi, MSi menyebutkan, penerimaan PAD tersebut mencapai Rp1.654.611.705, berasal dari pembayaran sewa lahan oleh tiga perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri cold storage dan pabrik es yang baru saja berlangsung.
Proses sewa-menyewa ini difasilitasi melalui tiga surat persetujuan Barang Milik Aceh (BMA) yang ditandatangani Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf pada 10 Juli 2025.
Adapun perusahaan yang menyewa lahan dengan jangka waktu lima tahun dan perpanjangan adalah PT. Matahari Tetap Perkasa, PT. Es Muda Perkasa, dan PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari. Perjanjian pemanfaatan aset tanah PPS Kutaraja pun disepakati antara pihak DKP Aceh dengan Ketiga Perusahaan tersebut.
Namun demikian,sebut Aliman, seluruh pembayaran dilakukan secara sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian sewa, melalui rekening resmi milik DKP Aceh.
Aliman menegaskan, bahwa penetapan harga sewa telah melalui proses penyesuaian sesuai regulasi. “Kami melakukan penyesuaian harga sewa agar ideal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menciptakan kenyamanan berusaha sekaligus mendukung iklim investasi di Aceh,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).
Aliman juga optimistis kontribusi swasta akan memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan Aceh. “Kami yakin dengan pengalaman serta manajemen perusahaan, tantangan pasar seperti fluktuasi harga maupun produksi dapat diatasi,” jelasnya.
Dengan masuknya investor baru, lanjut Aliman, komitmen pihaknya dalam mengelola aset secara transparan dan produktif. “Optimalisasi aset daerah tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memperkuat peran sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang utama pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya. (Id66)
