LBH Bening: Evaluasi Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa

- Aceh
  • Bagikan

LANGSA (Waspada) : Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bening, Kota Langsa, Sukri Asma, meminta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh agar mengevaluasi kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Langsa dimana oknum bawahannya yang telah mempersulit cetak kartu NPWP warga, Kamis (1/9).

“Kami minta Kepala Kanwil DJP Aceh untuk mengevaluasi kinerja Kepala KPPP Langsa karena ada oknum bawahannya yang tidak memberikan pelayan dengan baik terhadap masyarakat Langsa,” tegas Sukri Asma.

Lanjutnya, persoalan ini jangan dianggap sepele oleh pihak KPPP Langsa, karena keberadaan Kantor Pajak di Langsa adalah memberikan rasa nyaman dan juga pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.

Pun demikian, kalau dilihat dan terpampang di Kantor Pajak selalu menggaungkan pelayanan cepat dan prima terhadap masyarakat, namun kenyataan berbalik dengan yang ditunjukkan oleh oknum pelayanan Kantor Pajak Langsa yang dinilai sangat arogan dan mempersulit pengurusan cetak kartu NPWP.

“Kita sangat sesalkan tindakan yang dilakukan oleh oknum bagian pelayanan dalam proses cetak kartu NPWP yang diduga mempersulit dengan dalih melengkapi dokumen ini dan itu, sedangkan proses kartu secara online telah berhasil diunggah,” ucap Sukri yang juga tokoh pemerhati Kota Langsa itu.

Oleh karenanya, kepada pihak Kanwil DJP Aceh untuk turun ke lapangan melihat secara dekat pelayanan yang diberikan oleh KPPP Langsa yang membuat warga resah dan dikeluhkan banyak pihak.

“Kalau tidak cepat diatasi persoalan ini maka dikuatirkan ke depan kepercayaan masyarakat Langsa terhadap KPPP Langsa akan pudar,” urai Sukri.

Tambah Sukri, perlu diketahui bersama bahwa Kantor Pajak ini merupakan sentral pajak yang menjadi masukan bagi negara, jadi apabila ada oknum yang tidak memberikan rasa nyaman maka pupuslah pendapatan negara ini.

“Kami minta persoalan ini menjadi perhatian bersama karena Kantor Pajak adalah urat nadi sebuah negara, jangan sampai ada asumsi karena tidak nyaman para wajib pajak enggan datang ke kantor tersebut,” demikian Sukri. (crp).


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *