ACEH UTARA (Waspada.id): Stok logistik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana banjir di 27 kecamatan minim. Akibatnya, 259.021 jiwa pengungsi banjir di kabupaten itu terancam kelaparan. Jika tidak segera ditanggulangi, maka kekhawatiran ini akan menjadi kenyataan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dr (C) Jamaluddin Usman, S.Sos.,M.Pd saat dikonfirmasi Waspada.id, Jumat (5/12) pagi di Pendopo Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe membenarkan bahwa logistik yang dimiliki Pemkab Aceh Utara saat ini berupa Sembako untuk disalurkan kepada pengungsi sangat minim.
Sementara logistik berupa beras sebanyak 7,8 ton bersumber dari Cadangan Pangan pemerintah (CPP) sudah didistribusikan kepada seluruh pengungsi. Begitu juga dengan beras bantuan dari Badan Pangan Nasional sebanyak 10 ton, kemudian ditambah sebanyak 1,74 ton juga telah disalurkan kepada warga terdampak bencana banjir melalui camat di 27 kecamatan.
“Kemarin kita memohon bantuan beras lagi sebanyak 3,75 ton ke Badan Cadangan Pangan Nasional dan Alhamdulillah sudah disetujui, namun stok beras ini disimpan di gudang Bulog dan akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan,” kata Plt. Sekda Aceh Utara itu.
Sembako Yang Dibutuhkan Warga Bukan Hanya Beras
Kepada Waspada.id, Jamaluddin memberitahukan, 259.021 jiwa pengungsi terdampak banjir di Aceh Utara bukan hanya membutuhkan beras, tetapi juga membutuhkan Sembako lainnya seperti minyak goreng, mi instan, air minum, bantuan lauk pauk, bantuan sandang dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Untuk bantuan LPG 3 kg sudah disetujui oleh Pertamina untuk kebuhan bahan bakar dapur di seluruh titik pengungsian.
Hingga saat ini, logistik selain beras, sebut Jamal, nyaris belum diterima oleh Posko Bencana Banjir Aceh Utara dari Pemerintah Pusat. “Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya beras tapi juga logistik lainnya. Dan stok logistik selain beras sangat minim di posko kita saat ini. Untuk beras pun, jumlah stok yang kita punya tidak cukup, mengingat jumlah warga yang terdampak cukup banyak. Jika tidak diantisipasi sesegera mungkin, bisa-bisa mereka kelaparan,” sebut Jamal.
Bantuan Logistik Selain Beras Dari Mita Kerja
Sementara bantuan logistik lainnya yang sudah diterima Posko Bencana Banjir di Pendopo Bupati Aceh Utara selama beberapa hari ini bersumber dari para mitra kerja Pemkab Aceh Utara seperti dari PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. PGE, Bank Aceh, Oppo Peduli, Indo Maret dan beberapa mitra kerja lainnya.
“Jumlahnya sedikit, tidak cukup untuk dibagikan ke selurun titik pengungisian. Karena itu, atas nama Pemkab Aceh Utara, kita memohon bantuan dari Pemerintah Pusat untuk memenuhi seluruh kebutuhan para pengungsi di Aceh Utara saat ini. Jenis bantuan yang paling sangat dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini adalah Sembako bukan yang lain,” ucap Jamal lagi.
Bantuan Peralatan Sekolah Dari BNPB
Bantuan yang telah masuk ke posko induk di Pendopo Bupati Aceh Utara bersumber dari Pemerintah Pusat (BNPB) kemarin adalah bantuan peralatan sekolah, matras dan perlengkapan lainnya. Dan bantuan ini merupakan satu-satunya bantuan yang baru diterima dari pusat.
“Bantuan ini juga sangat diperlukan oleh masyarakat, karena hampir seluruh anak tidak memiliki peralatan sekolah seperti baju seragam, alat tulis dan lain sebagainya, tetapi bantuan yang benar-benar sangat dibutuhkan mereka saat ini adalah Sembako,” kata orang nomor tiga di Aceh Utara itu berulang-ulang.
Ada Kabar Datang Bantuan Dari Pusat, Tapi Belum Masuk Ke Posko Induk
Ada kabar, kata Jamal, Pemerintah Pusat telah menyalurkan bantuan logistik melalui Pemerintah Provinsi Aceh. seluruh bantuan logistik untuk pengungsi di Aceh Utara yang bersumber dari Pemerintah Pusat dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Aceh. dan kabarnya, Pemerintah Provinsi Aceh, kata Jamal, telah menyalurkan ke Aceh Utara.
“Anehnya, sampai saat ini bantuan itu belum kami terima. Ini harus kita konfirmasi lagi ke provinsi. Kami pastikan bantun ini belum diterima oleh pengungsi di Aceh Utara, karena pola penyaluran bantuan di Aceh Utara melalui 27 camat dan harus pengetahuan camat, karena camat yang mendistribusikan ke seluruh titik pengungsian. Mungkin ini terjadi mis dalam komunikasi dan kita tidak menyalahkan Pemerintah Pusat. ” (id70).
