LHOKSEUMAWE (Waspada.id): Kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, terkait penggantian plat nomor kendaraan dari BL (Aceh) menjadi BK atau BB (Sumut) menuai kritik.
Muhammad Hafizi Agma, seorang mahasiswa asal Sumut yang sedang menempuh pendidikan di Aceh, bahkan menjuluki Bobby sebagai “Raja Plat”.
Hafizi menilai kebijakan ini berpotensi memicu konflik sosial antarwilayah. Kekhawatiran itu muncul karena sebelumnya Bobby pernah melontarkan pernyataan kontroversial tentang sentimen plat nomor antara Sumut dan Aceh.
“Beberapa waktu lalu baru saja meredam dengan pernyataan anti plat, kini timbul lagi kebijakan Gubernur Sumut yang memicu kekhawatiran kami mahasiswa Sumut yang berada di Aceh,” ujarnya.
Menurut Hafizi, alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan tidak bisa dijadikan pembenaran. Ia menilai kebijakan ini terlalu dipaksakan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Plat nomor itu diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bukan kewenangan seorang gubernur. Kalau dipaksakan, ini bukan lagi kebijakan, tapi akal-akalan,” tegasnya.
Hafizi menjelaskan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan Perkapolri No. 7 Tahun 2021 sudah jelas mengatur bahwa mutasi kendaraan hanya wajib jika pemilik pindah domisili atau balik nama. Artinya, gubernur tidak memiliki wewenang untuk memaksa seluruh kendaraan luar daerah mengganti identitasnya.
Lebih lanjut, Hafizi menyoroti bahwa persoalan plat nomor ini membuka wajah asli Bobby Nasution yang dinilai gemar mempersulit hal sepele, namun abai pada masalah substansial seperti jalan berlubang dan pungutan liar.
Hafizi berharap Bobby Nasution lebih berhati-hati dalam bertindak dan menyampaikan pernyataan. Sebagai pejabat publik, Bobby seharusnya menjaga keamanan dan stabilitas warganya di mana pun mereka berada, terutama bagi mahasiswa dan perantau.(id72)
