BLANGPIDIE (Waspada): Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda), Aceh Barat Daya (Abdya), H Munir H Ubit, Jum’at (28/10), mengecam keras kebijakan pihak Pertamina, yang diduga mengurangi quota Bahan Bakar Minyak (BBM), terhadap sejumlah SPBU yang ada dalam wilayah ‘Nanggroe Breuh Sigupai’ khususnya.
Akibat dari kebijakan tersebut kata Munir, selain menyulitkan masyarakat pengguna kelas bawah, jasa angkutan orang dan barang, baik antar kota maupun antar Provinsi di Abdya, mengeluhkan kondisi BBM, baik pertalite maupun solar, kian sulit didapat.
Antrian panjang kenderaan di SPBU yang ada di Abdya, sudah terjadi sejak harga BBM resmi dinaikkan pemerintah beberapa waktu lalu. Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan BBM yang sudah menjadi kebutuhan pokok itu. Kondisi itu diperparah dengan quota BBM yang tersedia di sejumlah SPBU. Dimana, setelah mengantri sekian panjang, dengan waktu berjam-jam, saat tiba antrian di mesin pompa SPBU, petugas SPBU mengatakan mesin sudah mati, dikarenakan BBM sudah habis. “Ini sangat mengesalkan konsumen. Sudah capek ngantri, tau-tau BBM sudah habis,” ungkap Munir Ubit.
Munir Ubit yang juga salah seorang anggota DPRK Abdya dari Partai Golkar ini menambahkan, sulitnya mendapatkan BBM di sejumlah SPBU, mengakibatkan tersendatnya aktivitas jasa angkutan, yang berdampak langsung bagi masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan.
Dikatakan, dari hasil penelusuran pihaknya selaku Ketua Organda Abdya, juga selaku wakil rakyat ke sejumlah SPBU diketahui, sulitnya masyarakat mendapatkan BBM dimaksud dikarenakan, Pertamina sudah mengurangi jumlah quota untuk SPBU, khususnya SPBU yang ada di Abdya. Imbasnya, jumlah kebutuhan BBM konsumen dengan jumlah ketersediaan BBM di SPBU, tidak sepadan, yang mengakibatkan konsumen dikorbankan. “Beberapa petugas SPBU yang kita tanyai, mereka mengaku quota sudah dikurangi pihak Pertamina. Akibatnya, beginilah,” sebut Munir Ubit.
Menurut Munir Ubit, harusnya pihak Pertamina jangan hanya mementingkan keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Disaat harga BBM dinaikan, harusnya pelayanan semakin baik. Demikian juga pasokan BBM jangan dikurangi. Dengan dikuranginya quota pasokan, berarti Pertamina sama saja menjerat leher masyarakat. “Ironisnya, sejumlah angkutan harus membatalkan keberangkatannya, karena tidak mendapatkan BBM. Bayangkan saja, berapa banyak kerugian yang dialami jasa angkutan itu. Berapa banyak pula kerugian yang dialami masyarakat. Pajak dibayarkan secara rutin, namun pemasukan jasa angkutan tersendat, akibat sulitnya mendapatkan BBM, ” bebernya.
Harusnya lanjut Munir Ubit, disaat harga BBM dinaikan, pasokan minyak harusnya juga stabil dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. “Atas nama Organda Abdya, juga atas nama wakil rakyat yang duduk di DPRK Abdya, kamiminta Pertamina tidak mempersulit masyarakat. Pemerintah jangan menutup mata dengan kondisi saat ini. Antrean panjang setiap hari di SPBU, sudah sangat meresahkan masyarakat dan merugikan banyak pihak,” pungkasnya.
Salah seorang petugas SPBU di kawasan Abdya yang menolak namanya dipublikasi, kepada Waspada mengaku, quota yang dipasok Pertamina kepada SPBU tempatnya bekerja, memang sudah dikurangi. Sehingga, kebutuhan BBM masyarakat yang biasa dilayani, tidak terpenuhi secara maksimal.
Sayangnya, petugas SPBU itu tidak menyebutkan jumlah quota lama, juga jumlah quota saat ini yang dipasok Pertamina. “Izin pak, itu bukan ranah kami menjawabnya,” elaknya.(b21)
Foto: H Munir H Ubit, Ketua Organda Abdya.Waspada.id/Syafrizal
